Kuta (Antara Bali) - Provinsi Bali menjadi sasaran ketiga pemutaran film pendek Badan Pemeriksa Keuangan yang diikuti pimpinan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota di salah satu studo film di Kuta, Bali, Selasa.
"Pemutaran film tersebut bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai nilai-nilai kepatuhan terhadap ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara," kata Ketua BPK Hadi Poernomo.
Selain itu, dalam pemutaran tiga film pendek yang berjudul Uang Rujak Emak, Kertas Si Omas, dan Cerita Kami itu dihadiri artis yang juga pemain film BPK Astri Nurdin dan Lukman Sardi.
Tema yang diangkat dalam film pendek tersebut terinspirasi dari hasil pemeriksaan BPK atas pelayanan ibadah haji, pengelolaan tenga kerja Indonesia (TKI), dan bantuan operasional sekolah (BOS).
Menurut Hadi Poernomo, film pendek tersebut akan menjadi salah satu sarana publikasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keberadaan, peran, dan kontribusi BPK terhadap perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Pembuatan film itu dimulai sejak April 2013 dengan bantuan hibah dan dukungan dari United States Agency for International Development (USAID) melalui proyek "strengthening integrity and accountability program" yang dikelola oleh Konsultan Managemen System International (MSI).
Pihaknya berharap ketiga film pendek tersebut dapat memberikan gambaran secara singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat mengenai nilai-nilai terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Pemutaran film tersebut bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengenai nilai-nilai kepatuhan terhadap ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara," kata Ketua BPK Hadi Poernomo.
Selain itu, dalam pemutaran tiga film pendek yang berjudul Uang Rujak Emak, Kertas Si Omas, dan Cerita Kami itu dihadiri artis yang juga pemain film BPK Astri Nurdin dan Lukman Sardi.
Tema yang diangkat dalam film pendek tersebut terinspirasi dari hasil pemeriksaan BPK atas pelayanan ibadah haji, pengelolaan tenga kerja Indonesia (TKI), dan bantuan operasional sekolah (BOS).
Menurut Hadi Poernomo, film pendek tersebut akan menjadi salah satu sarana publikasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keberadaan, peran, dan kontribusi BPK terhadap perbaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Pembuatan film itu dimulai sejak April 2013 dengan bantuan hibah dan dukungan dari United States Agency for International Development (USAID) melalui proyek "strengthening integrity and accountability program" yang dikelola oleh Konsultan Managemen System International (MSI).
Pihaknya berharap ketiga film pendek tersebut dapat memberikan gambaran secara singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat mengenai nilai-nilai terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014