Denpasar (Antara Bali) - "Indonesia Corruption Watch" (ICW) mengingatkan calon legislatif menggunakan dana bantuan sosial untuk kegiatan kampanye menjelang Pemilihan Umum Legislatif 2014.
"Menjelang Pemilu, bansos dan hibah banyak dan meningkat karena tidak perlu tender," kata Koordinator ICW, Danang Widoyoko, di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, dengan tak adanya proses tender sehingga diindikasikan pencairan dana bansos tersebut kerap kali menjadi ajang "membeli suara" atau politik uang yang cenderung menjadi "sah".
Pihaknya meminta adanya transparansi terkait penggunaan dana bantuan sosial kepada masyarakat atau konstituennya itu karena banyak modus-modus fiktif yang kerap menjadi temuannya.
"Hampir semua daerah modusnya sama. Solusinya harus transparan karena selama ini prosesnya tertutup," katanya. (DWA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Menjelang Pemilu, bansos dan hibah banyak dan meningkat karena tidak perlu tender," kata Koordinator ICW, Danang Widoyoko, di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, dengan tak adanya proses tender sehingga diindikasikan pencairan dana bansos tersebut kerap kali menjadi ajang "membeli suara" atau politik uang yang cenderung menjadi "sah".
Pihaknya meminta adanya transparansi terkait penggunaan dana bantuan sosial kepada masyarakat atau konstituennya itu karena banyak modus-modus fiktif yang kerap menjadi temuannya.
"Hampir semua daerah modusnya sama. Solusinya harus transparan karena selama ini prosesnya tertutup," katanya. (DWA)
Editor : Dewa Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013