Denpasar (Antara Bali) - Ombudsman RI Perwakilan Bali menerima pengaduan masyarakat atas pelayanan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menimbulkan sengketa kepemilikan lahan di Sesetan, Denpasar.
"Pekan ini memang ada masyarakat yang datang mengadukan BPN terkait penerbitan SHM (sertifikat hak milik) sebidang tanah karena nomor pipil tanah tersebut berbeda dengan objek yang disertifikatkan," kata Asisten Bidang Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Dhuha F Mubarok, di Denpasar, Kamis.
Pihaknya sudah memfasilitasi jalan mediasi dengan menemui pihak BPN dan pihak pelapor. "Pada waktu pertemuan tersebut pihak BPN mengaku belum menemukan arsip surat yang dijadikan dasar pembuatan sertifikat tersebut," katanya.
Mubarok menegaskan bahwa pihaknya hanya bisa memfasilitasi untuk dapat penjelasan dari pihak BPN.
"Sedangkan jika sudah menyangkut ranah hukum, maka sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga peradilan," katanya.
Ia menilai masyarakat saat ini semakin berani melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan melapor kepada Ombudsman, termasuk ketidakberesan dalam rekrutmen pegawai negeri sipil.
Ia juga mengatakan pihaknya baru-baru ini juga sudah mengumumkan kepada masyarakat terkait keberadaan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. "Hasilnya pun cukup beragam, mulai dari rapor merah hingga cukup baik," kata Mubarok. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Pekan ini memang ada masyarakat yang datang mengadukan BPN terkait penerbitan SHM (sertifikat hak milik) sebidang tanah karena nomor pipil tanah tersebut berbeda dengan objek yang disertifikatkan," kata Asisten Bidang Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Dhuha F Mubarok, di Denpasar, Kamis.
Pihaknya sudah memfasilitasi jalan mediasi dengan menemui pihak BPN dan pihak pelapor. "Pada waktu pertemuan tersebut pihak BPN mengaku belum menemukan arsip surat yang dijadikan dasar pembuatan sertifikat tersebut," katanya.
Mubarok menegaskan bahwa pihaknya hanya bisa memfasilitasi untuk dapat penjelasan dari pihak BPN.
"Sedangkan jika sudah menyangkut ranah hukum, maka sepenuhnya menjadi kewenangan lembaga peradilan," katanya.
Ia menilai masyarakat saat ini semakin berani melaporkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan melapor kepada Ombudsman, termasuk ketidakberesan dalam rekrutmen pegawai negeri sipil.
Ia juga mengatakan pihaknya baru-baru ini juga sudah mengumumkan kepada masyarakat terkait keberadaan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. "Hasilnya pun cukup beragam, mulai dari rapor merah hingga cukup baik," kata Mubarok. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013