Kuta (Antara Bali) - DPR mendukung tercapainya kesepakatan yang tertuang dalam Paket Bali, walaupun ada penolakan beberapa negara yang hadir pada Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Nusa Dua, Bali.
"Namun masih terbuka ruang untuk konsultasi sampai konferensi itu ditutup pada 6 Desember 2013," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR Surahman Hidayat seusai mengikuti Konferensi Parlemen (PCWTO) di Kuta, Kabupaten Badung, Kamis.
Menurut dia, DPR secara aktif juga turut melakukan lobi kepada perwakilan parlemen yang hadir dalam PCWTO sehubungan dengan dukungan terhadap disepakatinya Bali Paket tesebut.
DPR bekerja sama dengan Parlemen Eropa dan Serikat Parlemen Internasional (IPU) menyelenggarakan PCWTO di Kuta pada 2 dan 5 Desember 2013.
Perwakilan parlemen dari 39 negara dan perwakilan dari tiga organisasi parlemen internasional turut menghadiri acara tersebut.
Delegasi DPR dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie dengan anggota Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam), Surahman Hidayat (Ketua BKSAP/Fraksi PKS) Muhammad Prakosa (Wakil Ketua BKSAP/Fraksi PDIP), Andi Anshar Cakra Wijaya (Fraksi PAN), Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), Edwin Kawilarang (Fraksi Partai Golkar), dan Arif Budimanta (Fraksi PDIP).
Sebelunya, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyatakan bahwa apabila nantinya Paket Bali disepakati oleh negara-negara anggota WTO, maka diyakini dapat membuka 21 juta lapangan kerja baru di seluruh dunia.
"Akan ada kesempatan lapangan kerja baru 21 juta, dan 18 juta di antaranya akan dinikmati oleh negara-negara terbelakang (LDCs)," katanya.
Peluang yang terbuka sangat luas tersebut, lanjut dia, maka sangat disayangkan apabila KTM WTO tersebut tidak mampu menghasilkan Paket Bali yang berisikan tiga poin utama berupa, fasilitas perdagangan, pertanian, dan pembangunan.
Selain itu, lanjut Bayu, salah satu catatan yang penting lainnya dalam perkembangan, Paket Bali tersebut juga berpotensi untuk menambah perdagangan dunia senilai 1,2 triliun dolar AS. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Namun masih terbuka ruang untuk konsultasi sampai konferensi itu ditutup pada 6 Desember 2013," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR Surahman Hidayat seusai mengikuti Konferensi Parlemen (PCWTO) di Kuta, Kabupaten Badung, Kamis.
Menurut dia, DPR secara aktif juga turut melakukan lobi kepada perwakilan parlemen yang hadir dalam PCWTO sehubungan dengan dukungan terhadap disepakatinya Bali Paket tesebut.
DPR bekerja sama dengan Parlemen Eropa dan Serikat Parlemen Internasional (IPU) menyelenggarakan PCWTO di Kuta pada 2 dan 5 Desember 2013.
Perwakilan parlemen dari 39 negara dan perwakilan dari tiga organisasi parlemen internasional turut menghadiri acara tersebut.
Delegasi DPR dipimpin oleh Ketua DPR Marzuki Alie dengan anggota Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam), Surahman Hidayat (Ketua BKSAP/Fraksi PKS) Muhammad Prakosa (Wakil Ketua BKSAP/Fraksi PDIP), Andi Anshar Cakra Wijaya (Fraksi PAN), Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), Edwin Kawilarang (Fraksi Partai Golkar), dan Arif Budimanta (Fraksi PDIP).
Sebelunya, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyatakan bahwa apabila nantinya Paket Bali disepakati oleh negara-negara anggota WTO, maka diyakini dapat membuka 21 juta lapangan kerja baru di seluruh dunia.
"Akan ada kesempatan lapangan kerja baru 21 juta, dan 18 juta di antaranya akan dinikmati oleh negara-negara terbelakang (LDCs)," katanya.
Peluang yang terbuka sangat luas tersebut, lanjut dia, maka sangat disayangkan apabila KTM WTO tersebut tidak mampu menghasilkan Paket Bali yang berisikan tiga poin utama berupa, fasilitas perdagangan, pertanian, dan pembangunan.
Selain itu, lanjut Bayu, salah satu catatan yang penting lainnya dalam perkembangan, Paket Bali tersebut juga berpotensi untuk menambah perdagangan dunia senilai 1,2 triliun dolar AS. (WRA)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013