Denpasar (Antara Bali) - Pengamat hubungan internasional dari Universitas Udayana (Unud) Denpasar I Made Anom Wiranata MA menilai demostrasi penolakan terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali masih dalam tahap wajar.
"Penyampaian aspirasi dalam bentuk ujuk rasa adalah suatu hak untuk menyampaikan aspirasi kepada pemangku kepentingan asalkan tidak merusak dan mengganggu fasilitas umum," katanya di Denpasar, Rabu.
Secara umum, aksi yang dilakukan beberapa aktivis tidak sampai mengganggu ketertiban umum.
Selain itu, mereka juga mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Dengan demikian, dia tidak mempermasalahkan aksi yang dilakukan beberapa aktivisi tersebut.
"Saya berharap kepada generasi muda di Bali dalam melakukan aksi demonstrasi tidak melakukan tindak kekerasan karena akan mengganggu ketertiban masyarakat dan wisatawan di Bali," ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa Bali merupakan daerah tujuan wisata internasional sehingga masyarakat harus turut menjaga keamanannya.
"Menjaga keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi semua elemen masyarakat di Bali," ujarnya.
Dengan adanya tanggung jawab tersebut, dia yakin, penyampaian aspirasi merlalui demo tidak akan mengganggu masyarakat dan wisatawan.
Sebelumnya, ratusan aktivis dari berbagai lembaga swadaya masyarakat internasional berunjuk rasa menuntut pembubaran WTO yang sedang menggelar pertemuan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, 3-6 Desember 2013.
"Misi kami ingin mengakhiri keberadaan WTO karena apa yang ditawarkan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat kecil," kata Koordinator aksi, Muammar Kaddafi.
LSM tersebut tak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga para aktivis dari berbagai negara, di antaranya Thailand, Korea Selatan, Bolivia, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Bangladesh, dan Kanada.
Selain meneriakkan anti-WTO, para demonstran juga mengenakan pakaian khas negara masing-masing sambil membentangkan spanduk penolakan terhadap WTO. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Penyampaian aspirasi dalam bentuk ujuk rasa adalah suatu hak untuk menyampaikan aspirasi kepada pemangku kepentingan asalkan tidak merusak dan mengganggu fasilitas umum," katanya di Denpasar, Rabu.
Secara umum, aksi yang dilakukan beberapa aktivis tidak sampai mengganggu ketertiban umum.
Selain itu, mereka juga mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Dengan demikian, dia tidak mempermasalahkan aksi yang dilakukan beberapa aktivisi tersebut.
"Saya berharap kepada generasi muda di Bali dalam melakukan aksi demonstrasi tidak melakukan tindak kekerasan karena akan mengganggu ketertiban masyarakat dan wisatawan di Bali," ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa Bali merupakan daerah tujuan wisata internasional sehingga masyarakat harus turut menjaga keamanannya.
"Menjaga keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, tetapi semua elemen masyarakat di Bali," ujarnya.
Dengan adanya tanggung jawab tersebut, dia yakin, penyampaian aspirasi merlalui demo tidak akan mengganggu masyarakat dan wisatawan.
Sebelumnya, ratusan aktivis dari berbagai lembaga swadaya masyarakat internasional berunjuk rasa menuntut pembubaran WTO yang sedang menggelar pertemuan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, 3-6 Desember 2013.
"Misi kami ingin mengakhiri keberadaan WTO karena apa yang ditawarkan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat kecil," kata Koordinator aksi, Muammar Kaddafi.
LSM tersebut tak hanya berasal dari Indonesia tetapi juga para aktivis dari berbagai negara, di antaranya Thailand, Korea Selatan, Bolivia, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Bangladesh, dan Kanada.
Selain meneriakkan anti-WTO, para demonstran juga mengenakan pakaian khas negara masing-masing sambil membentangkan spanduk penolakan terhadap WTO. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013