Denpasar (Antara Bali) - Calon Legislatif DPRD Provinsi Bali periode 2014-2018 dari Partai Golkar I Gede Budiatmika mengatakan partainya akan fokus pada pembenahan sistem pendidikan di Kabupaten Tabanan.
"Ada indikasi jual beli bangku sekolah, jika untuk pendidikan saja seperti itu bagaiamana bekerja," kata Caleg daerah pemilihan (Dapil) tiga, di Tabana, 21 km barat Denpasar Minggu.
Budiatmika mengatakan Partai Golkar akan membawa gagasan perubahan terutama mengenai perbaikan sistem pendidikan. Jangan sampai hal tersebut mematikan sekolah-sekolah yang tidak menjadi favorit di daerah "gudang beras" di Bali itu.
Modus yang dilakukan oleh oknum pengelola sekolah tersebut biasanya dengan membatasi jumlah kelas saat penerimaan siswa baru. Misalnya pada masa awal penerimaan siswa hanya disediakan dua kelas, namun pada akhir menjadi delapan kelas.
"Dari mana datangnya kelas yang berjumlah enam ruangan ini, dapat kita simpulkan ada indikasi transaksi antara pihak oknum sekolah dengan orang tua siswa," ujar Budiatmika.
Jika dibiarkan, anak secara langsung diajarkan budaya korupsi karena dari kecil sudah dibiasakan melakukan suap untuk memenuhi keinginan.
"Inilah korupsi dengan sistem dan dilakukan secara bersama-sama," ujarnya. Untuk biaya pendidikan di Tabanan caleg asal Pujungan, Pupuan, Tabanan itu mengatakan setiap tahun terus mengalami peningkatan. "Kami perjuangkan agar ada transparansi penerimaan peserta didik terutama di sekolah Negeri," tutur Budiatmika.
Mantan komisioner KPU Tabanan periode 2003-2013 juga menambahkan ada peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 melarang adanya pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
"Tidak ada SPP tapi ada sumbangan sukarela dan sumbangan ini pun ditentukan jumlahnya," ujarnya.
Untuk sumbangan ini tidak ada tansparansinya, tidak ada pemasukan di pos APBD dari sumbangan sukarela ini dan sayangnya pemimpin membiarkan hal ini terjadi.
Adanya pegawai kontrak di sekolah sebagai tenaga pengajar yang membantu tugas dari guru, Budiatmika mengomentari itu jumlahnya tidak terlalu banyak.
"Kami kira jumlah tenaga kontrak di setiap sekolah tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan berapa jumlah uang yang terkumpul dari sumbangan sukarela. inilah salah satu hal yang ke depan akan diperjuangkan oleh Partai Golkar di Tabanan," katanya (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Ada indikasi jual beli bangku sekolah, jika untuk pendidikan saja seperti itu bagaiamana bekerja," kata Caleg daerah pemilihan (Dapil) tiga, di Tabana, 21 km barat Denpasar Minggu.
Budiatmika mengatakan Partai Golkar akan membawa gagasan perubahan terutama mengenai perbaikan sistem pendidikan. Jangan sampai hal tersebut mematikan sekolah-sekolah yang tidak menjadi favorit di daerah "gudang beras" di Bali itu.
Modus yang dilakukan oleh oknum pengelola sekolah tersebut biasanya dengan membatasi jumlah kelas saat penerimaan siswa baru. Misalnya pada masa awal penerimaan siswa hanya disediakan dua kelas, namun pada akhir menjadi delapan kelas.
"Dari mana datangnya kelas yang berjumlah enam ruangan ini, dapat kita simpulkan ada indikasi transaksi antara pihak oknum sekolah dengan orang tua siswa," ujar Budiatmika.
Jika dibiarkan, anak secara langsung diajarkan budaya korupsi karena dari kecil sudah dibiasakan melakukan suap untuk memenuhi keinginan.
"Inilah korupsi dengan sistem dan dilakukan secara bersama-sama," ujarnya. Untuk biaya pendidikan di Tabanan caleg asal Pujungan, Pupuan, Tabanan itu mengatakan setiap tahun terus mengalami peningkatan. "Kami perjuangkan agar ada transparansi penerimaan peserta didik terutama di sekolah Negeri," tutur Budiatmika.
Mantan komisioner KPU Tabanan periode 2003-2013 juga menambahkan ada peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 melarang adanya pungutan biaya pendidikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
"Tidak ada SPP tapi ada sumbangan sukarela dan sumbangan ini pun ditentukan jumlahnya," ujarnya.
Untuk sumbangan ini tidak ada tansparansinya, tidak ada pemasukan di pos APBD dari sumbangan sukarela ini dan sayangnya pemimpin membiarkan hal ini terjadi.
Adanya pegawai kontrak di sekolah sebagai tenaga pengajar yang membantu tugas dari guru, Budiatmika mengomentari itu jumlahnya tidak terlalu banyak.
"Kami kira jumlah tenaga kontrak di setiap sekolah tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan berapa jumlah uang yang terkumpul dari sumbangan sukarela. inilah salah satu hal yang ke depan akan diperjuangkan oleh Partai Golkar di Tabanan," katanya (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013