Padang (Antara Bali) - Pejabat dan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, Bali, mempelajari pola hubungan kemitraan antara wartawan dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang selama ini dianggap berjalan dengan baik.
"Kami mengamati pola hubungan wartawan dengan DPRD Sumatera Barat sudah cukup baik. Bahkan di sini DPRD turut membidani lahirnya forum wartawan," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Kabupaten Buleleng, I Nyoman Wisnaya, di Padang, Sumbar, Selasa.
Menurut dia, Forum Wartawan Parlemen (FWP) Provinsi Sumbar dan FWP Kota Padang yang berdiri sejak 1998 itu bisa menjadi inspirasi bagi wartawan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.
"Bukan tidak mungkin, sepulang dari sini kawan-kawan wartawan di Buleleng bisa membentuk komunitas sejenis, meskipun tidak sama persis," ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di DPRD Provinsi Sumbar dan DPRD Kota Padang itu.
Ia menganggap kunjungan kerja staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dan wartawan setempat ke Sumbar pada 29-30 Oktober 2013 sangat tepat, mengingat di Padang digelar pemilihan wali kota dan wakil wali kota periode 2013-2018 yang diikuti 10 pasangan calon, Rabu (30/10).
"Tentu hal ini menjadi kesempatan yang berharga bagi kami dan rekan-rekan wartawan di Kabupaten Buleleng," kata Wisnaya yang dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa selama ini pola kemitraan antara wartawan dan DPRD Kabupaten Buleleng juga terjalin cukup baik.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar Zailis Usman mengaku sangat terbantu oleh awak media di daerahnya yang gencar menyebarluaskan program-program kerja parlemen.
"Tanpa mereka, mustahil kegiatan pembangunan dan tugas serta fungsi kami di legislatif dapat terinformasikan secara efektif dan mengena kepada masyarakat," kata politikus Partai Golkar yang kini menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumbar itu.
Namun dia menyadari tidak semua kegiatan DPRD Provinsi Sumbar terekspos di media massa karena adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur yang membatasi ruang gerak anggota legislatif dalam membina hubungan dengan wartawan, terutama pada saat kunjungan kerja.
"Meskipun demikian, hal itu bukan menjadi hambatan utama karena teman-teman wartawan di sini secara terkoordinasi bisa mendapatkan informasi apa pun tentang berbagai kegiatan kami," kata Zailis didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar, Erdi Janur.
Demikian pula dengan Ketua DPRD Kota Padang Zulherman yang mengakui keberadaan FWP setempat dalam membantu menyampaikan aspirasi masyarakat. "Tidak jarang kami `sharing` isu dengan teman-teman wartawan. Kami dan wartawan bisa saling mengisi," ujar politikus muda Partai Demokrat itu.
Bahkan menurut dia, sering kali informasi yang disampaikan media lebih cepat daripada sosialisasi yang dilakukan oleh anggota legislatif kepada konstituennya.
Dalam kesempatan itu, Ketua FWP Sumbar Novrianto memaparkan bahwa lembaga yang dipimpinnya sama sekali tidak membatasi ruang gerak wartawan, baik yang tercatat sebagai anggota maupun tidak.
"Bagi kami yang terpenting dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, wartawan harus paham etika. Dengan begitu, siapa pun wartawan bisa langsung melakukan wawancara dengan anggota Dewan atau semua kegiatan di lembaga legislatif ini," ujarnya didampingi Ketua FWP Kota Padang Syarifuddin.
FWP Provinsi Sumbar dan FWP Kota Padang telah memiliki akta notaris. Melalui badan hukum sebagai lembaga kemasyarakatan, kedua FWP itu dalam menjalankan roda organisasi, termasuk pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia anggotanya mendapat sokongan dana hibah dari pemerintah daerah setempat. (M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kami mengamati pola hubungan wartawan dengan DPRD Sumatera Barat sudah cukup baik. Bahkan di sini DPRD turut membidani lahirnya forum wartawan," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Kabupaten Buleleng, I Nyoman Wisnaya, di Padang, Sumbar, Selasa.
Menurut dia, Forum Wartawan Parlemen (FWP) Provinsi Sumbar dan FWP Kota Padang yang berdiri sejak 1998 itu bisa menjadi inspirasi bagi wartawan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.
"Bukan tidak mungkin, sepulang dari sini kawan-kawan wartawan di Buleleng bisa membentuk komunitas sejenis, meskipun tidak sama persis," ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di DPRD Provinsi Sumbar dan DPRD Kota Padang itu.
Ia menganggap kunjungan kerja staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dan wartawan setempat ke Sumbar pada 29-30 Oktober 2013 sangat tepat, mengingat di Padang digelar pemilihan wali kota dan wakil wali kota periode 2013-2018 yang diikuti 10 pasangan calon, Rabu (30/10).
"Tentu hal ini menjadi kesempatan yang berharga bagi kami dan rekan-rekan wartawan di Kabupaten Buleleng," kata Wisnaya yang dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa selama ini pola kemitraan antara wartawan dan DPRD Kabupaten Buleleng juga terjalin cukup baik.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar Zailis Usman mengaku sangat terbantu oleh awak media di daerahnya yang gencar menyebarluaskan program-program kerja parlemen.
"Tanpa mereka, mustahil kegiatan pembangunan dan tugas serta fungsi kami di legislatif dapat terinformasikan secara efektif dan mengena kepada masyarakat," kata politikus Partai Golkar yang kini menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumbar itu.
Namun dia menyadari tidak semua kegiatan DPRD Provinsi Sumbar terekspos di media massa karena adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur yang membatasi ruang gerak anggota legislatif dalam membina hubungan dengan wartawan, terutama pada saat kunjungan kerja.
"Meskipun demikian, hal itu bukan menjadi hambatan utama karena teman-teman wartawan di sini secara terkoordinasi bisa mendapatkan informasi apa pun tentang berbagai kegiatan kami," kata Zailis didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Sumbar, Erdi Janur.
Demikian pula dengan Ketua DPRD Kota Padang Zulherman yang mengakui keberadaan FWP setempat dalam membantu menyampaikan aspirasi masyarakat. "Tidak jarang kami `sharing` isu dengan teman-teman wartawan. Kami dan wartawan bisa saling mengisi," ujar politikus muda Partai Demokrat itu.
Bahkan menurut dia, sering kali informasi yang disampaikan media lebih cepat daripada sosialisasi yang dilakukan oleh anggota legislatif kepada konstituennya.
Dalam kesempatan itu, Ketua FWP Sumbar Novrianto memaparkan bahwa lembaga yang dipimpinnya sama sekali tidak membatasi ruang gerak wartawan, baik yang tercatat sebagai anggota maupun tidak.
"Bagi kami yang terpenting dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, wartawan harus paham etika. Dengan begitu, siapa pun wartawan bisa langsung melakukan wawancara dengan anggota Dewan atau semua kegiatan di lembaga legislatif ini," ujarnya didampingi Ketua FWP Kota Padang Syarifuddin.
FWP Provinsi Sumbar dan FWP Kota Padang telah memiliki akta notaris. Melalui badan hukum sebagai lembaga kemasyarakatan, kedua FWP itu dalam menjalankan roda organisasi, termasuk pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia anggotanya mendapat sokongan dana hibah dari pemerintah daerah setempat. (M038)
Editor : M. Irfan Ilmie
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013