Denpasar (Antara Bali) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia segera memanggil pihak otoritas PT Angkasa Pura terkait tuntutan Paguyuban Pedagang Bandara (P2B) untuk mendapatkan kios.
"Pertemuan dengan P2B untuk mendalami persoalan. Selanjutnya kami akan memanggil Angkasa Pura," kata anggota Komnas HAM Nur Kholis di Denpasar, Sabtu.
Pihaknya akan meminta konfirmasi mengenai kronologi masalah yang dihadapi pedagang bandara dan bagaimana mencari solusi karena ada laporan terkait dengan nasib pedagang lokal tersebut.
Pihaknya akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut dengan memanggil pihak Angkasa Pura paling lama 10 hari ke depan. "Angkasa Pura pusat boleh didampingi pengurus cabang. Tapi saya akan memanggil pihak pusat," ujarnya.
Komnas HAM sangat membutuhkan penjelasan dari Angkasa Pura agar persoalan di Bandara Ngurah Rai yang baru selesai direnovasi cepat tuntas.
"Upaya pedagang untuk memperoleh keadilan sudah dilakukan, namun belum memperoleh solusi dengan mendorong penyelesaian positif," ujar Nur Kholis.
Komnas HAM lebih mendukung perkembangan pariwisata karena merupakan hak banyak orang. Namun pihaknya memiliki mandat bersama-sama melindungi masyarakat lokal.
"Saya menilai eksistensi para pedagang yang berjumlah 121 anggota merupakan perwakilan yang mampu mewarnai area bisnis internasional sebagai representasi masyarakat lokal," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata harus berjalan dan tetap mengutamakan aspek-aspek lokal tanpa harus berlaku diskriminatif.
Aspek lokal yang dimaksud, lanjut dia, pedagang sudah mencari sesuap nasi di lingkungan bandara dan secara historis sudah berjualan di tempat tersebut.
"Teman-teman pedagang sudah lama banting tulang di tempat tersebut sehinga tidak sepantasnya diperlakukan seperti sekarang," ujarnya.
Pihak PT Angkasa Pura diharapkan memberikan kemudahan dan berlaku adil karena untuk melindungi pengusaha lokal. "Sebagai negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia di sinilah, hendaknya pemerintah perduli terhadap nasib pedagang pribumi," katanya.
Nur Kholis mendorong pemerintah membuat kebijakan yang dapat memberikan keadilan kepada semua pihak. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Pertemuan dengan P2B untuk mendalami persoalan. Selanjutnya kami akan memanggil Angkasa Pura," kata anggota Komnas HAM Nur Kholis di Denpasar, Sabtu.
Pihaknya akan meminta konfirmasi mengenai kronologi masalah yang dihadapi pedagang bandara dan bagaimana mencari solusi karena ada laporan terkait dengan nasib pedagang lokal tersebut.
Pihaknya akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut dengan memanggil pihak Angkasa Pura paling lama 10 hari ke depan. "Angkasa Pura pusat boleh didampingi pengurus cabang. Tapi saya akan memanggil pihak pusat," ujarnya.
Komnas HAM sangat membutuhkan penjelasan dari Angkasa Pura agar persoalan di Bandara Ngurah Rai yang baru selesai direnovasi cepat tuntas.
"Upaya pedagang untuk memperoleh keadilan sudah dilakukan, namun belum memperoleh solusi dengan mendorong penyelesaian positif," ujar Nur Kholis.
Komnas HAM lebih mendukung perkembangan pariwisata karena merupakan hak banyak orang. Namun pihaknya memiliki mandat bersama-sama melindungi masyarakat lokal.
"Saya menilai eksistensi para pedagang yang berjumlah 121 anggota merupakan perwakilan yang mampu mewarnai area bisnis internasional sebagai representasi masyarakat lokal," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata harus berjalan dan tetap mengutamakan aspek-aspek lokal tanpa harus berlaku diskriminatif.
Aspek lokal yang dimaksud, lanjut dia, pedagang sudah mencari sesuap nasi di lingkungan bandara dan secara historis sudah berjualan di tempat tersebut.
"Teman-teman pedagang sudah lama banting tulang di tempat tersebut sehinga tidak sepantasnya diperlakukan seperti sekarang," ujarnya.
Pihak PT Angkasa Pura diharapkan memberikan kemudahan dan berlaku adil karena untuk melindungi pengusaha lokal. "Sebagai negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia di sinilah, hendaknya pemerintah perduli terhadap nasib pedagang pribumi," katanya.
Nur Kholis mendorong pemerintah membuat kebijakan yang dapat memberikan keadilan kepada semua pihak. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013