Denpasar (Antara Bali) - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali mendorong caleg perempuan di Pulau Dewata dapat mengurangi sikap pragmatisme pemilih dengan cara rajin melakukan "sentuhan hati" ke masyarakat.

"Para caleg perempuan saya harapkan jangan memperparah pragmatisme pemilih bahwa untuk mendapatkan suara itu memerlukan biaya besar dan harus dibeli. Namun, mulailah menarik simpati dengan rajin turun ke masyarakat, mengintensifkan komunikasi dan menggelar simakrama (temu wicara)," kata Ketua KPPI Bali Dewa Ayu Sri Wigunawati, di Denpasar, Minggu.

Menurut dia, caleg perempuan akan lebih mudah melakukan hal itu karena pendekatan kaum hawa dengan keluwesannya akan lebih menyentuh hati pemilih.

"Jangan malah caleg perempuan berusaha menarik simpati pemilih dengan sekadar memasang baliho jor-joran. Hal itu justru dapat mendorong pragmatisme pemilih lebih besar," katanya.

Caleg perempuan, ujar dia, mestinya aktif melihat potensi yang bisa dikembangkan di masyarakat dan bisa memberikan sumbangsih pemikiran sampai ke tingkat akar rumput di desa dan banjar (dusun adat) serta melakukan berbagai kegiatan.

Di sisi lain, politisi yang ingin maju menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah RI ini mengatakan peluang terpilihnya kaum perempuan pada Pemilu 2014 sesungguhnya cukup besar dilihat dari jumlah yang masuk daftar calon tetap (DCT) maupun jumlah pemilih perempuannya sendiri.

Ia mencontohkan untuk daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Denpasar pada Pemilu 2014 sebanyak 407.719 orang, tercatat dari jumlah itu pemilih laki-laki sebanyak 203.163 orang dan pemilih perempuan 204.556 orang.

"Jangan sampai hembusan angin yang memberikan peluang ini tidak dijaga betul oleh caleg perempuan. Kondisi tersebut mestinya dimanajemen dengan baik agar pemilih dari kaum hawa bisa melihat siapa wakilnya," ujarnya.

Pemilih perempuan pun, ucap mantan Sekretaris DPD Golkar Bali itu harus diberikan pemahaman bahwa tidak hanya caleg perempuan yang memerlukan mereka tetapi masyarakat juga memerlukan calonnya duduk di legislatif.

"Banyak persoalan di tengah masyarakat yang harus mendapat keputusan dan kebijakan berspektif gender, misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Hal itu dapat dimaknai dengan baik kalau perempuan sudah menjadi wakil rakyat," kata Wigunawati. (LHS)

Pewarta: Oleh Ni Luh Rhismawati

Editor : Ni Luh Rhismawati


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013