Jakarta (Antara Bali) - LSM Public Trust Institute menginginkan pemerintah berbuat seoptimal mungkin guna membuat maskapai penerbangan Merpati agar dapat bangkit dari keterpurukan yang sedang dialami perusahaan tersebut.
"Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan harus serius dan segera membantu manajemen Merpati," kata Peneliti Public Trust Institute Agung Astari Kiemas di Jakarta, Minggu.
Menurut Agung, bila Merpati tidak segera dibantu maka hal tersebut akan membuat perusahaan salah satu BUMN bidang penerbangan tersebut menjadi semakin berat dan berpotensi menuju kebangkrutan.
Apalagi, ujar dia, peristiwa terpuruknya pesawat jenis MA-60 milik Merpati juga akan membuat jumlah armada maskapai tersebut menjadi berkurang sementara saat ini jumlah armadanya masih belum ideal.
Ia mengingatkan bahwa jumlah armada pesawat MA-60 yang layak terbang adalah kurang dari 10 unit, padahal jumlah ideal seharusnya minimal 15 unit. "Jika Merpati bangkrut alias tutup, pemerintah diyakini mengalami kerugian yang lebih besar," katanya.
Agung menegaskan, pemerintah harus segera membantu Merpati misalnya melalui penyertaan modal negara (PMN) karena biaya penyelamatan dinilai akan lebih efisien dibanding beban yang harus dihadapi bila Merpati bangkrut.
Ia memaparkan, Merpati yang memiliki karyawan lebih dari 2.000 orang itu juga berperan penting dalam mencapai daerah-daerah terpencil dengan rute perintisnya terutama di kawasan Indonesia bagian timur. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan harus serius dan segera membantu manajemen Merpati," kata Peneliti Public Trust Institute Agung Astari Kiemas di Jakarta, Minggu.
Menurut Agung, bila Merpati tidak segera dibantu maka hal tersebut akan membuat perusahaan salah satu BUMN bidang penerbangan tersebut menjadi semakin berat dan berpotensi menuju kebangkrutan.
Apalagi, ujar dia, peristiwa terpuruknya pesawat jenis MA-60 milik Merpati juga akan membuat jumlah armada maskapai tersebut menjadi berkurang sementara saat ini jumlah armadanya masih belum ideal.
Ia mengingatkan bahwa jumlah armada pesawat MA-60 yang layak terbang adalah kurang dari 10 unit, padahal jumlah ideal seharusnya minimal 15 unit. "Jika Merpati bangkrut alias tutup, pemerintah diyakini mengalami kerugian yang lebih besar," katanya.
Agung menegaskan, pemerintah harus segera membantu Merpati misalnya melalui penyertaan modal negara (PMN) karena biaya penyelamatan dinilai akan lebih efisien dibanding beban yang harus dihadapi bila Merpati bangkrut.
Ia memaparkan, Merpati yang memiliki karyawan lebih dari 2.000 orang itu juga berperan penting dalam mencapai daerah-daerah terpencil dengan rute perintisnya terutama di kawasan Indonesia bagian timur. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013