Sukabumi (Antara Bali) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jumhur Hidayat mengatakan Indonesia tidak akan mengirimkan TKI ke negara-negara yang tengah terjadi konflik.
"Saat ini kami tidak mengirim ke lima negara yang disebabkan oleh beberapa alasan yakni Malaysia, Yordania, Suriah, Kuwait dan Arab Saudi," kata Jumhur kepada wartawan di Sukabumi, Sabtu.
Menurutnya, selain sedang berkonflik, Indonesia juga tidak akan mengirim ke negara yang jumlah TKI nya sudah terlalu banyak seperti Malaysia dan Arab Saudi ditambah kedua negara tersebut dimoratorium TKI oleh Pemeritah RI karena ada beberapa kasus majikan yang menyiksa TKI.
Lebih lanjut, tindakan tegas seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan atau hal yang tidak diinginkan menimpa para TKI yang tengah bekerja.
Selain itu, antisipasi lainnya yang dilakukan oleh BNP2TKI dalam menekan angka TKI yang bermasalah yakni dengan cara menyelektif negara tujuan kerja.
"Kami tidak sembarang dalam melakukan penempatan kerja kepada para TKI, karena selain menempatkan kerja kami juga wajib melakukan perlindungan kepada para pahlawan devisa ini. Sehingga, seluruh TKI yang bekerja harus terdata," tambahnya. (*/ADT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Saat ini kami tidak mengirim ke lima negara yang disebabkan oleh beberapa alasan yakni Malaysia, Yordania, Suriah, Kuwait dan Arab Saudi," kata Jumhur kepada wartawan di Sukabumi, Sabtu.
Menurutnya, selain sedang berkonflik, Indonesia juga tidak akan mengirim ke negara yang jumlah TKI nya sudah terlalu banyak seperti Malaysia dan Arab Saudi ditambah kedua negara tersebut dimoratorium TKI oleh Pemeritah RI karena ada beberapa kasus majikan yang menyiksa TKI.
Lebih lanjut, tindakan tegas seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan atau hal yang tidak diinginkan menimpa para TKI yang tengah bekerja.
Selain itu, antisipasi lainnya yang dilakukan oleh BNP2TKI dalam menekan angka TKI yang bermasalah yakni dengan cara menyelektif negara tujuan kerja.
"Kami tidak sembarang dalam melakukan penempatan kerja kepada para TKI, karena selain menempatkan kerja kami juga wajib melakukan perlindungan kepada para pahlawan devisa ini. Sehingga, seluruh TKI yang bekerja harus terdata," tambahnya. (*/ADT)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013