Denpasar (Antara Bali) - Badan khusus PBB di bidang pariwisata (UNWTO) mengingatkan para pemangku kepentingan di Bali harus mampu mengefisienkan sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di daerah itu.
"Harus sudah melaksanakan efisiensi terhadap SDA yang terbatas, termasuk di dalamnya air. Kesediaan air tidak hanya untuk pariwisata, tetapi yang utama untuk keperluan penduduk setempat," kata Anggota Dewan Etik United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) I Gde Ardika di Denpasar, Senin.
Mantan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan ini berpandangan bahwa pembangunan sektor pariwisata haruslah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
"Jangan sampai pembangunan kepariwisataan justru merebut hak atas air dari masyarakat setempat. Di samping soal pertanian yang harus tetap berkelanjutan. Kepariwisataan pun jangan sampai mengambil alih atau mengadakan alih fungsi atas pertanian yang produktif. Dua hal ini menjadi persoalan sangat mendasar sekali," ujarnya.
Ardika di sela-sela seminar serangkaian Forum Kerja Sama Asia Timur dan Amerika Latin (FEALAC) itu menambahkan bahwa di Bali persoalan efisiensi SDA sangat relevan diperhatikan supaya tidak sampai terlambat.
"Kalau sawah sudah habis dibangun menjadi ruko, lalu ketika kita kelaparan apakah mau makan ruko? Tetap kita perlu beras," ucapnya.
Ia mengemukakan bahwa merancang kepariwisataan juga mesti memperhatikan daya dukung Bali dan jangan selalu dikalahkan oleh kepentingan investor.
"Para investor sudah tentu kepentingannya untuk mencari keuntungan semata. Setelah dia untung, lalu pergi dan kita di sini masyarakat Bali yang akan menerima getahnya," katanya.
Oleh karena itu, kata Ardika, harus dimantapkan kesadaran pelaku pariwisata supaya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat Bali terlebih dahulu.
"Betapa sungai-sungai di daerah kita sudah mulai mengering padahal air itu bukan untuk kepentingan pariwisata saja, tetapi kepentingan umat manusia," ucapnya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Harus sudah melaksanakan efisiensi terhadap SDA yang terbatas, termasuk di dalamnya air. Kesediaan air tidak hanya untuk pariwisata, tetapi yang utama untuk keperluan penduduk setempat," kata Anggota Dewan Etik United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) I Gde Ardika di Denpasar, Senin.
Mantan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan ini berpandangan bahwa pembangunan sektor pariwisata haruslah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
"Jangan sampai pembangunan kepariwisataan justru merebut hak atas air dari masyarakat setempat. Di samping soal pertanian yang harus tetap berkelanjutan. Kepariwisataan pun jangan sampai mengambil alih atau mengadakan alih fungsi atas pertanian yang produktif. Dua hal ini menjadi persoalan sangat mendasar sekali," ujarnya.
Ardika di sela-sela seminar serangkaian Forum Kerja Sama Asia Timur dan Amerika Latin (FEALAC) itu menambahkan bahwa di Bali persoalan efisiensi SDA sangat relevan diperhatikan supaya tidak sampai terlambat.
"Kalau sawah sudah habis dibangun menjadi ruko, lalu ketika kita kelaparan apakah mau makan ruko? Tetap kita perlu beras," ucapnya.
Ia mengemukakan bahwa merancang kepariwisataan juga mesti memperhatikan daya dukung Bali dan jangan selalu dikalahkan oleh kepentingan investor.
"Para investor sudah tentu kepentingannya untuk mencari keuntungan semata. Setelah dia untung, lalu pergi dan kita di sini masyarakat Bali yang akan menerima getahnya," katanya.
Oleh karena itu, kata Ardika, harus dimantapkan kesadaran pelaku pariwisata supaya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat Bali terlebih dahulu.
"Betapa sungai-sungai di daerah kita sudah mulai mengering padahal air itu bukan untuk kepentingan pariwisata saja, tetapi kepentingan umat manusia," ucapnya. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013