Pertamina Patra Niaga mencatat setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) kepada Pemerintah Provinsi Bali mencapai Rp629 miliar selama 2025 atau naik dibandingkan realisasi 2024 mencapai Rp628 miliar.
"Terima kasih kepada masyarakat yang terus menggunakan BBM berkualitas," kata Manager Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Selasa.
Menurut dia, peningkatan penggunaan BBM berkualitas berdampak terhadap pendapatan daerah melalui PBBKB, sehingga geliat pembangunan di daerah dapat terus tumbuh.
Ia menjelaskan realisasi PBBKB di Bali merupakan yang tertinggi kedua untuk wilayah Jatimbalinus setelah Jawa Timur Rp3,1 triliun.
Kemudian ditempat ketiga yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp329 miliar dan terakhir Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp252 miliar.
Dengan demikian, total setoran PBBKB di empat provinsi itu mencapai Rp4,3 triliun pada tahun lalu.
Ia mengapresiasi masyarakat yang telah memilih menggunakan BBM berkualitas serta ramah lingkungan dari BUMN minyak dan gas bumi.
Ahad berharap minat masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas seperti Pertamax Series dan Dex Series semakin meningkat karena akan berdampak langsung kepada setoran pajak yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah provinsi tersebut.
PBBKB adalah pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat, dipungut oleh penyedia BBM dan disetorkan ke kas pemerintah provinsi.
Pajak itu menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur seperti untuk pemeliharaan jalan, jembatan, dan peningkatan sarana lalu lintas.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, PBBKB masuk di pos pajak daerah pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Realisasi PAD Bali pada 2025 hingga 30 November mencapai Rp16,2 triliun.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2026