Batam (Antara Bali) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 terancam molor jika Presiden tidak segera menetapkan Menteri Keuangan definitif.
"Kemungkinan Komisi XI tidak mau membahas RAPBN-P kalau Menteri Keuangan masih dijabat Plt," kata Harry di Batam, Minggu.
Ia mengatakan pejabat pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan strategis, sehingga RAPBN-P tidak akan bisa dirumuskan. "Untuk apa rapat membahas dengan orang yang tidak memiliki kewenangan. Ngapain buang waktu," kata dia.
Ia meminta Presiden segera menunjuk Menteri Keuangan yang baru agar proses pembahasan RAPBN-P sesuai dengan jadwal. Biasanya dalam tahun-tahun sebelumnya, RAPBN-P dibahas awal Juni.
Harry meminta Presiden segera menunjuk dan melantik Menteri Keuangan yang baru untuk menggantikan plt yang kini dijabat rangkap oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Seharusnya, kata anggota DPR daerah pemilihan Kepulauan Riau itu, Presiden menetapkan Menteri Ekonomi yang baru sebulan setelah plt ditetapkan 18 April 2013. "Ini berarti sudah sebulan lebih," ujarnya.
Jika Presiden masih belum menetapkan Menteri Keuangan yang baru, maka Komisi XI meminta Presiden yang datang langsung ke Gedung DPR untuk membahas RAPBN-P bersama. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kemungkinan Komisi XI tidak mau membahas RAPBN-P kalau Menteri Keuangan masih dijabat Plt," kata Harry di Batam, Minggu.
Ia mengatakan pejabat pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan strategis, sehingga RAPBN-P tidak akan bisa dirumuskan. "Untuk apa rapat membahas dengan orang yang tidak memiliki kewenangan. Ngapain buang waktu," kata dia.
Ia meminta Presiden segera menunjuk Menteri Keuangan yang baru agar proses pembahasan RAPBN-P sesuai dengan jadwal. Biasanya dalam tahun-tahun sebelumnya, RAPBN-P dibahas awal Juni.
Harry meminta Presiden segera menunjuk dan melantik Menteri Keuangan yang baru untuk menggantikan plt yang kini dijabat rangkap oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
Seharusnya, kata anggota DPR daerah pemilihan Kepulauan Riau itu, Presiden menetapkan Menteri Ekonomi yang baru sebulan setelah plt ditetapkan 18 April 2013. "Ini berarti sudah sebulan lebih," ujarnya.
Jika Presiden masih belum menetapkan Menteri Keuangan yang baru, maka Komisi XI meminta Presiden yang datang langsung ke Gedung DPR untuk membahas RAPBN-P bersama. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013