Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan wilayahnya perlu lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya ledakan penduduk, baik akibat kelahiran yang tidak terkendali maupun "membanjirnya" penduduk pendatang (migrasi) dari berbagai daerah di Indonesia.
"Bali sebagai daerah tujuan wisata yang berkembang pesat mendorong para migran untuk mencoba mengadu nasib di Pulau Dewata, sehingga menimbulkan masalah kependudukan. Sejalan dengan itu, daya dukung Bali yang sangat terbatas," kata Gubernur Pastika dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Bali I Nyoman Yasa di Denpasar, Selasa.
Ketika membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) tingkat Provinsi Bali yang melibatkan pemkab dan pemkot serta jajaran BKKBN se-Bali, ia mengingatkan, dalam era globalisasi perpindahan penduduk antarnegara juga sulit dibendung.
Oleh sebab itu perlu berbagai upaya dalam menangani masalah kependudukan secara tuntas, meskipun hal itu sangat kompleks. Namun dengan tekad kebersamaan dan kerja keras seluruh instansi terkait di Bali, diharapkan mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk yang pesat, ucapnya.
Gubernur Pastika menambahkan, penduduk Bali kini diperkirakan 3,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan setiap tahunnya 1,4 persen. Hal itu masih lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk tingkat nasional yang tercatat 1,3 persen.
"Pertumbuhan penduduk Bali 1,4 persen per tahun itu, sama artinya setiap tahun mengalami pertambah sekitar 50.000 jiwa," ujar Gubernur Pastika di hadapan pejabat pengelola masalah kependudukan dan KB kabupaten/kota se-Bali.
Ia menjelaskan, berkaitan dengan masalah kependudukan, Pemprov Bali sejak tahun 2008 meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sasaran 600 desa di daerah ini.
Program tersebut kini ditingkatkan menjadi Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), yakni memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada seluruh masyarakat Bali. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan bidang kesehatan, termasuk keluarga berencana (KB) dan pelayanan aspek kehidupan lainnya.
Hal itu dilakukan, mengingat masalah kependudukan mempunyai implikasi yang luas terhadap perubahan sosial yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, antara lain kesehatan, pendidikan, sandang, pangan maupun stabilitas keamanan.
Selain itu mengendalikan pertumbuhkan penduduk dengan menyukseskan program KB, sekaligus mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (NKKBS).
Kerja keras dan berbagai upaya itu diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan lingkungan di Bali, ujar Gubernur Pastika.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010
"Bali sebagai daerah tujuan wisata yang berkembang pesat mendorong para migran untuk mencoba mengadu nasib di Pulau Dewata, sehingga menimbulkan masalah kependudukan. Sejalan dengan itu, daya dukung Bali yang sangat terbatas," kata Gubernur Pastika dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Bali I Nyoman Yasa di Denpasar, Selasa.
Ketika membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) tingkat Provinsi Bali yang melibatkan pemkab dan pemkot serta jajaran BKKBN se-Bali, ia mengingatkan, dalam era globalisasi perpindahan penduduk antarnegara juga sulit dibendung.
Oleh sebab itu perlu berbagai upaya dalam menangani masalah kependudukan secara tuntas, meskipun hal itu sangat kompleks. Namun dengan tekad kebersamaan dan kerja keras seluruh instansi terkait di Bali, diharapkan mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk yang pesat, ucapnya.
Gubernur Pastika menambahkan, penduduk Bali kini diperkirakan 3,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan setiap tahunnya 1,4 persen. Hal itu masih lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk tingkat nasional yang tercatat 1,3 persen.
"Pertumbuhan penduduk Bali 1,4 persen per tahun itu, sama artinya setiap tahun mengalami pertambah sekitar 50.000 jiwa," ujar Gubernur Pastika di hadapan pejabat pengelola masalah kependudukan dan KB kabupaten/kota se-Bali.
Ia menjelaskan, berkaitan dengan masalah kependudukan, Pemprov Bali sejak tahun 2008 meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sasaran 600 desa di daerah ini.
Program tersebut kini ditingkatkan menjadi Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), yakni memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada seluruh masyarakat Bali. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan bidang kesehatan, termasuk keluarga berencana (KB) dan pelayanan aspek kehidupan lainnya.
Hal itu dilakukan, mengingat masalah kependudukan mempunyai implikasi yang luas terhadap perubahan sosial yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, antara lain kesehatan, pendidikan, sandang, pangan maupun stabilitas keamanan.
Selain itu mengendalikan pertumbuhkan penduduk dengan menyukseskan program KB, sekaligus mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (NKKBS).
Kerja keras dan berbagai upaya itu diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan lingkungan di Bali, ujar Gubernur Pastika.(*)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010