Pemkab Badung usulkan pendapatan daerah 2025 sebesar Rp10,4 T

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung, Bali menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun anggaran 2025 dengan usulan rancangan pendapatan daerah sebesar Rp10,4 triliun lebih pada tahun 2025.

 

“Postur rancangan APBD Badung tahun 2025 yaitu, pendapatan daerah dirancang Rp10,4 triliun lebih, meningkat sebesar Rp897 miliar lebih atau 9,36 persen dibandingkan anggaran induk 2024 sebesar Rp9,5 triliun lebih,” ujar Plt Bupati Badung I Ketut Suiasa saat Rapat Paripurna DPRD Badung di Mangupura, Bali, Rabu.

Ia mengatakan pendapatan daerah itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dirancang sebesar Rp9,6 triliun lebih dan pendapatan transfer Rp799 miliar lebih.

 

Selain itu, Pemkab Badung juga mengusulkan Belanja Daerah yang dirancang sebesar Rp10,5 triliun lebih atau meningkat Rp861 miliar lebih atau 8,9 persen dari anggaran induk 2024 sebesar Rp9,6 triliun lebih.

Ketut Suiasa mengungkapkan Belanja daerah terdiri dari, belanja operasi dirancang Rp5,5 triliun lebih, belanja modal Rp3,1 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp72 miliar lebih dan belanja transfer Rp1,7 triliun lebih.

Baca juga: Anggota DPD beri masukan tata kelola APBD untuk Pemkab Badung dan Denpasar

 

“Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dirancang Rp115 miliar lebih yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan Rp100 miliar untuk penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali,” ungkap dia.

Ia menjelaskan proses penyusunan rancangan APBD 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Selain itu proyeksi belanja, pendapatan dan pembiayaan menurut dia juga perlu dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian serta mendukung berkelanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan daerah.

 

“Program-program prioritas pada APBD 2025 menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian dan mewujudkan keadilan sosial," jelas Ketut Suiasa.

Baca juga: Bupati Badung Giri Prasta siapkan APBD Rp100 miliar untuk pengolahan sampah

 

Ia menambahkan anggaran belanja dialokasikan untuk membiayai program strategis, wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas, mulai dari bidang pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan.

Selain itu anggaran juga dialokasikan untuk bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, agama dan budaya, bidang pariwisata hingga bidang infrastruktur.