Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku baru dapat membantu keperluan pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah masalah pembebasan lahan menemukan kejelasan.
AHY di sela-sela peluncuran mobil keliling layanan elektronik di Denpasar, Bali, Selasa, menyebut perihal ganti rugi pembebasan lahan masyarakat di tanah IKN bukan tugasnya, dan yang dapat kementeriannya dukung adalah percepatan proses sertifikasi lahan.
“Nanti ketika itu (pembebasan lahan) sudah diselesaikan, yang tidak merupakan kewenangan kami ganti rugi tersebut, tapi pada saatnya ketika sudah selesai dan bersih, Kementerian ATR/BPN akan sangat siap,” kata dia.
“Kami akan mempercepat pemberian sertifikat dan kepastian hukum hak atas tanah bagi siapa pun, termasuk investor yang akan masuk,” sambungnya.
Baca juga: Menteri ATR minta tambahan anggaran ke Menkeu
Menteri ATR/BPN membenarkan bahwa ada 2.086 hektar lahan di IKN yang masih terdapat masyarakat di dalamnya, namun ia menegaskan bahwa itu di luar tugasnya.
Menurutnya saat ini sudah ada Otoritas IKN yang sedang bekerja dan berupaya menuntaskan proses ganti rugi bagi masyarakat yang akan terdampak pembangunan ibu kota itu.
Ia percaya nantinya proses ganti rugi bagi masyarakat yang harus direlokasi tempatnya akan sesuai dengan kesepakatan bersama, sebab itu merupakan arahan Presiden Jokowi.
“Kami tau tidak mudah dan tidak boleh masyarakat menjadi korban, ini arahan langsung presiden, memang kami ingin mempercepat pembangunan IKN tapi tidak boleh ada masyarakat tergusur, tercabut, tanpa ada pendekatan yang manusiawi dan berkeadilan,” ujar AHY.
Menurutnya proses ini harus menjadi perhatian semua, termasuk kementeriannya yang saat ini sedang terus mendorong sertifikasi lahan dengan proses elektronik atau digitalisasi.
Kementerian ATR/BPN sendiri saat ini sedang menargetkan sertifikasi lahan di 120 juta bidang tanah hingga akhir 2024, dan saat ini sudah berada di angka 112 juga bidang, sehingga membantu percepatan sertifikasi di IKN nanti menjadi salah satu targetnya.
Baca juga: Menteri ATR/BPN luncurkan mobil keliling layanan elektronik urusan tanah di Bali
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
AHY di sela-sela peluncuran mobil keliling layanan elektronik di Denpasar, Bali, Selasa, menyebut perihal ganti rugi pembebasan lahan masyarakat di tanah IKN bukan tugasnya, dan yang dapat kementeriannya dukung adalah percepatan proses sertifikasi lahan.
“Nanti ketika itu (pembebasan lahan) sudah diselesaikan, yang tidak merupakan kewenangan kami ganti rugi tersebut, tapi pada saatnya ketika sudah selesai dan bersih, Kementerian ATR/BPN akan sangat siap,” kata dia.
“Kami akan mempercepat pemberian sertifikat dan kepastian hukum hak atas tanah bagi siapa pun, termasuk investor yang akan masuk,” sambungnya.
Baca juga: Menteri ATR minta tambahan anggaran ke Menkeu
Menteri ATR/BPN membenarkan bahwa ada 2.086 hektar lahan di IKN yang masih terdapat masyarakat di dalamnya, namun ia menegaskan bahwa itu di luar tugasnya.
Menurutnya saat ini sudah ada Otoritas IKN yang sedang bekerja dan berupaya menuntaskan proses ganti rugi bagi masyarakat yang akan terdampak pembangunan ibu kota itu.
Ia percaya nantinya proses ganti rugi bagi masyarakat yang harus direlokasi tempatnya akan sesuai dengan kesepakatan bersama, sebab itu merupakan arahan Presiden Jokowi.
“Kami tau tidak mudah dan tidak boleh masyarakat menjadi korban, ini arahan langsung presiden, memang kami ingin mempercepat pembangunan IKN tapi tidak boleh ada masyarakat tergusur, tercabut, tanpa ada pendekatan yang manusiawi dan berkeadilan,” ujar AHY.
Menurutnya proses ini harus menjadi perhatian semua, termasuk kementeriannya yang saat ini sedang terus mendorong sertifikasi lahan dengan proses elektronik atau digitalisasi.
Kementerian ATR/BPN sendiri saat ini sedang menargetkan sertifikasi lahan di 120 juta bidang tanah hingga akhir 2024, dan saat ini sudah berada di angka 112 juga bidang, sehingga membantu percepatan sertifikasi di IKN nanti menjadi salah satu targetnya.
Baca juga: Menteri ATR/BPN luncurkan mobil keliling layanan elektronik urusan tanah di Bali
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024