Presiden Joko Widodo menyiapkan program-program unggulan pasangan Presiden-Wakil Presiden Terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN 2025.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa program-program unggulan yang masuk dalam RKP-RAPBN 2025 itu dapat dieksekusi setelah pasangan capres-cawapres terpilih dilantik.
"Presiden Jokowi akan mendukung dan menyiapkan masuknya program-program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih dalam RKP dan RAPBN 2025, termasuk yang bisa segera dieksekusi pasca-20 Oktober 2024, setelah presiden-wakil presiden terpilih dilantik," kata Ari melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis.
Ari menjelaskan dukungan Presiden Jokowi tersebut memiliki semangat untuk mengawal keberlanjutan pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju.
Baca juga: Presiden Jokowi: Capres-cawapres terpilih harus persiapkan diri
"Semangatnya adalah mengawal keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang telah diletakkan pondasinya oleh Presiden Jokowi," tambahnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memfasilitasi ruang fiskal dalam postur RAPBN 2025, yang memungkinkan program yang diusung Prabowo-Gibran, salah satunya makan siang gratis, dapat berjalan.
"Prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan," kata Sri Mulyani saat ditanya tentang pembahasan makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal pada 2025.
Baca juga: Presiden Jokowi soroti kerugian Rp180 triliun karena WNI berobat ke luar negeri
Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi defisit berada di bawah tiga persen.
Sementara itu, RKP 2025 disusun dengan perhitungan transisi kepemimpinan dari presiden dan kabinet saat ini dengan yang akan datang.
Karena bersifat transisi, maka RKP 2025 harus disusun menggunakan metode khusus, yakni pendekatan teknokratik, yang berarti mengikuti pola rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
Setelah pemenang Pilpres 2024 diumumkan, rancangan awal RKP 2025 akan diperbaharui hingga Juni 2024 sesuai program dan janji presiden-wakil presiden terpilih.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan bahwa program-program unggulan yang masuk dalam RKP-RAPBN 2025 itu dapat dieksekusi setelah pasangan capres-cawapres terpilih dilantik.
"Presiden Jokowi akan mendukung dan menyiapkan masuknya program-program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih dalam RKP dan RAPBN 2025, termasuk yang bisa segera dieksekusi pasca-20 Oktober 2024, setelah presiden-wakil presiden terpilih dilantik," kata Ari melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis.
Ari menjelaskan dukungan Presiden Jokowi tersebut memiliki semangat untuk mengawal keberlanjutan pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju.
Baca juga: Presiden Jokowi: Capres-cawapres terpilih harus persiapkan diri
"Semangatnya adalah mengawal keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang telah diletakkan pondasinya oleh Presiden Jokowi," tambahnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya memfasilitasi ruang fiskal dalam postur RAPBN 2025, yang memungkinkan program yang diusung Prabowo-Gibran, salah satunya makan siang gratis, dapat berjalan.
"Prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan," kata Sri Mulyani saat ditanya tentang pembahasan makan siang gratis dalam pembahasan RAPBN 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan makan siang gratis masuk dalam kriteria program yang membutuhkan pagu anggaran besar dan termasuk dalam fokus kebijakan fiskal pada 2025.
Baca juga: Presiden Jokowi soroti kerugian Rp180 triliun karena WNI berobat ke luar negeri
Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 harus dalam postur yang terjaga dengan batas toleransi defisit berada di bawah tiga persen.
Sementara itu, RKP 2025 disusun dengan perhitungan transisi kepemimpinan dari presiden dan kabinet saat ini dengan yang akan datang.
Karena bersifat transisi, maka RKP 2025 harus disusun menggunakan metode khusus, yakni pendekatan teknokratik, yang berarti mengikuti pola rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
Setelah pemenang Pilpres 2024 diumumkan, rancangan awal RKP 2025 akan diperbaharui hingga Juni 2024 sesuai program dan janji presiden-wakil presiden terpilih.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024