Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan mengatakan dalam evaluasi Pemilu 2024 bersama kabupaten/kota, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) menjadi topik utama.
“Masalah yang disampaikan kabupaten/kota terkait pemahaman dari sisi sumber daya manusia KPPS, arahan dan petunjuk teknis yang ada itu tidak semuanya bisa melakukan sesuai dengan petunjuk,” kata dia di Denpasar, Rabu.
John mengatakan keluhan ini disampaikan seluruh kabupaten/kota, dengan alasan KPPS mereka bahwa waktu bimbingan teknis yang diberikan kurang banyak.
KPU Bali sendiri menilai waktu bimbingan teknis sangat cukup, bahkan jika dibandingkan Pemilu 2019 proses edukasi terhadap petugas di TPS kali ini lebih banyak.
Dari pengamatan penyelenggara, beberapa petugas KPPS yang sudah berpengalaman menggampangkan Pemilu 2024, padahal setiap pemilu selalu ada perkembangan salah satunya penggunaan teknologi informatika.
Dalam pemilu ini KPU memiliki sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang bekerja dengan cara petugas KPPS mengunggah formulir hasil penghitungan suara ke dalam sistem.
“Cuma pembacaan kamera terhadap hasil yang kadang tidak dilakukan proses pemeriksaan kembali, jadi ketika mengirim foto hasil suara ada proses periksa dulu, mereka melewatkan itu yang harusnya misal 71 terbaca 771 mereka klik oke saja,“ ujar John.
Selain masalah teknologi informatika, KPU Bali melihat petugas kerap salah dalam hal penulisan, baik pada pencatatan data pemilih maupun penulisan hasil.
“Data pemilih dan hasil ini menjadi data penting dalam proses kepemiluan, tidak ada proses manipulasi tetapi mengabaikan ketelitian dalam proses pencatatan data pemilih di formulir C Hasil maupun D Hasil,” jelasnya.
John mencontohkan kesalahan KPPS dalam menulis data pemilih yang termasuk daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTB), dan daftar pemilih khusus (DPK).
Bahkan beberapa petugas salah mendata pemilih disabilitas yang kemudian berimbas pada data mereka yang salah.
Meski demikian, KPU Bali tak menjatuhkan sanksi ke petugas KPPS, namun akan melakukan seleksi lebih baik untuk Pilkada Bali November mendatang.
Untuk solusi, nantinya KPPS Pilkada Bali akan diberikan bimbingan teknis lebih spesifik berfokus pada penulisan data dan hasil agar hal serupa dapat diminimalkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
“Masalah yang disampaikan kabupaten/kota terkait pemahaman dari sisi sumber daya manusia KPPS, arahan dan petunjuk teknis yang ada itu tidak semuanya bisa melakukan sesuai dengan petunjuk,” kata dia di Denpasar, Rabu.
John mengatakan keluhan ini disampaikan seluruh kabupaten/kota, dengan alasan KPPS mereka bahwa waktu bimbingan teknis yang diberikan kurang banyak.
KPU Bali sendiri menilai waktu bimbingan teknis sangat cukup, bahkan jika dibandingkan Pemilu 2019 proses edukasi terhadap petugas di TPS kali ini lebih banyak.
Dari pengamatan penyelenggara, beberapa petugas KPPS yang sudah berpengalaman menggampangkan Pemilu 2024, padahal setiap pemilu selalu ada perkembangan salah satunya penggunaan teknologi informatika.
Dalam pemilu ini KPU memiliki sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang bekerja dengan cara petugas KPPS mengunggah formulir hasil penghitungan suara ke dalam sistem.
“Cuma pembacaan kamera terhadap hasil yang kadang tidak dilakukan proses pemeriksaan kembali, jadi ketika mengirim foto hasil suara ada proses periksa dulu, mereka melewatkan itu yang harusnya misal 71 terbaca 771 mereka klik oke saja,“ ujar John.
Selain masalah teknologi informatika, KPU Bali melihat petugas kerap salah dalam hal penulisan, baik pada pencatatan data pemilih maupun penulisan hasil.
“Data pemilih dan hasil ini menjadi data penting dalam proses kepemiluan, tidak ada proses manipulasi tetapi mengabaikan ketelitian dalam proses pencatatan data pemilih di formulir C Hasil maupun D Hasil,” jelasnya.
John mencontohkan kesalahan KPPS dalam menulis data pemilih yang termasuk daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTB), dan daftar pemilih khusus (DPK).
Bahkan beberapa petugas salah mendata pemilih disabilitas yang kemudian berimbas pada data mereka yang salah.
Meski demikian, KPU Bali tak menjatuhkan sanksi ke petugas KPPS, namun akan melakukan seleksi lebih baik untuk Pilkada Bali November mendatang.
Untuk solusi, nantinya KPPS Pilkada Bali akan diberikan bimbingan teknis lebih spesifik berfokus pada penulisan data dan hasil agar hal serupa dapat diminimalkan.
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024