Lombok Tengah (Antara Bali) - Panitia Khusus DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang membidangi percepatan pembangunan kawasan Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, memperjuangkan kehadiran Sekolah Tinggi Pariwisata Internasional.
"Kami sedang memperjuangkan itu. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ikut bersama-sama merealisasikan upaya ini," kata Ketua Pansus Percepatan Pembangunan Kawasan Mandalika DPRD NTB Misbach Mulyadi, dalam pertemuan koordinasi di Pendopo Bupati Lombok Tengah, Selasa.
Pertemuan koordinasi itu dipimpin Bupati Lombok Tengah Suhaili FT, yang juga dihadiri Kepala Divisi Pengembangan PT BTDC Untung Darma Gunadi dan stafnya, selain pejabat terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Misbach mengatakan, Pansus DPRD NTB itu sudah berkoordinasi langsung dengan pejabat terkait di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) dan Kementerian BUMN, agar menghadirkan Sekolah Tinggi Pariwisata Internasional di kawasan Mandalika.
"Kedua kementerian itu mendukung perjuangan kami, dan saya kira hal ini juga perlu didukung Bupati Lombok Tengah beserta jajarannya, karena hingga kini belum ada sekolah tinggi pariwisata jenjang S1, baru D1 hingga D3," ujarnya.
Menurut dia, Sekolah Tinggi Pariwisata Internasional itu dibutuhkan karena investor yang akan membangun di kawasan Mandalika dengan nilai investasi sekitar Rp21 triliun, membutuhkan sekitar 10 ribu orang tenaga kerja profesional di bidangnya. (*/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kami sedang memperjuangkan itu. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ikut bersama-sama merealisasikan upaya ini," kata Ketua Pansus Percepatan Pembangunan Kawasan Mandalika DPRD NTB Misbach Mulyadi, dalam pertemuan koordinasi di Pendopo Bupati Lombok Tengah, Selasa.
Pertemuan koordinasi itu dipimpin Bupati Lombok Tengah Suhaili FT, yang juga dihadiri Kepala Divisi Pengembangan PT BTDC Untung Darma Gunadi dan stafnya, selain pejabat terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Misbach mengatakan, Pansus DPRD NTB itu sudah berkoordinasi langsung dengan pejabat terkait di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) dan Kementerian BUMN, agar menghadirkan Sekolah Tinggi Pariwisata Internasional di kawasan Mandalika.
"Kedua kementerian itu mendukung perjuangan kami, dan saya kira hal ini juga perlu didukung Bupati Lombok Tengah beserta jajarannya, karena hingga kini belum ada sekolah tinggi pariwisata jenjang S1, baru D1 hingga D3," ujarnya.
Menurut dia, Sekolah Tinggi Pariwisata Internasional itu dibutuhkan karena investor yang akan membangun di kawasan Mandalika dengan nilai investasi sekitar Rp21 triliun, membutuhkan sekitar 10 ribu orang tenaga kerja profesional di bidangnya. (*/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013