Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan badan usaha milik desa (BUMDes) dan baga utsaha padruwenan desa adat (BUPDA) kini disiapkan untuk menjadi pangkalan elpiji 3 kg.
Setiawan di Denpasar, Jumat, menyebut ini berkat izin yang diberikan oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, namun hanya badan usaha yang memenuhi syarat yang diberikan izin.
“BUMDes dan BUPDA yang siap dan memenuhi persyaratan teknis ya, nanti koordinasi teknisnya dengan Pertamina Patra Niaga,” kata dia.
Adapun alasan BUMDes dan BUPDA diajukan sebagai pangkalan lantaran selama ini masyarakat mengeluhkan pangkalan resmi elpiji 3 kg yang jaraknya jauh, sehingga akhirnya mereka membeli dari pengecer.
Selain itu rencana pemerintah mendata setiap pembeli di pangkalan melalui KTP elektronik agar penerima gas bersubsidi tepat sasaran menjadi kurang efektif.
“Tujuannya untuk pemerataan, agar HET (harga eceran tertinggi) bisa sampai ke masyarakat sasaran dengan tepat dan cepat,” ujar Setiawan.
Diketahui sebelumnya Pemprov Bali bertemu dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji untuk menyampaikan usulan ini.
Di samping itu Setiawan menyampaikan usulannya agar elpiji 3 kg menjadi harga pasar bukan subsidi barang, atau subsidi diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga memperkecil peluang terjadinya disparitas harga hingga tindakan pengoplosan.
Pemprov Bali juga memohon agar pemerintah pusat menambah kuota untuk mengantisipasi kelangkaan yang terjadi, terutama menjelang hari raya keagamaan.
Sementara itu dalam pertemuan antara Pemprov Bali dengan Dirjen Migas, Tutuka Ariadji menyampaikan pada Januari 2024 saja empat kabupaten/kota di Bali sudah masuk dalam 20 besar penyaluran kuota elpiji berlebih, yaitu di Kabupaten Bangli, Tabanan, Gianyar dan Kota Denpasar.
Oleh sebab itu ia meminta agar penyaluran gas melon tersebut tepat sasaran dan akhirnya menyetujui usulan pembuatan pangkalan di desa melalui badan usaha.
Untuk diketahui saat ini Dinas ESDM Bali mencatat ada 4 ribu pangkalan resmi gas bersubsidi, namun sebarannya tidak merata di 1.493 desa yang ada.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Setiawan di Denpasar, Jumat, menyebut ini berkat izin yang diberikan oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, namun hanya badan usaha yang memenuhi syarat yang diberikan izin.
“BUMDes dan BUPDA yang siap dan memenuhi persyaratan teknis ya, nanti koordinasi teknisnya dengan Pertamina Patra Niaga,” kata dia.
Adapun alasan BUMDes dan BUPDA diajukan sebagai pangkalan lantaran selama ini masyarakat mengeluhkan pangkalan resmi elpiji 3 kg yang jaraknya jauh, sehingga akhirnya mereka membeli dari pengecer.
Selain itu rencana pemerintah mendata setiap pembeli di pangkalan melalui KTP elektronik agar penerima gas bersubsidi tepat sasaran menjadi kurang efektif.
“Tujuannya untuk pemerataan, agar HET (harga eceran tertinggi) bisa sampai ke masyarakat sasaran dengan tepat dan cepat,” ujar Setiawan.
Diketahui sebelumnya Pemprov Bali bertemu dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji untuk menyampaikan usulan ini.
Di samping itu Setiawan menyampaikan usulannya agar elpiji 3 kg menjadi harga pasar bukan subsidi barang, atau subsidi diberikan langsung kepada rumah tangga sasaran, sehingga memperkecil peluang terjadinya disparitas harga hingga tindakan pengoplosan.
Pemprov Bali juga memohon agar pemerintah pusat menambah kuota untuk mengantisipasi kelangkaan yang terjadi, terutama menjelang hari raya keagamaan.
Sementara itu dalam pertemuan antara Pemprov Bali dengan Dirjen Migas, Tutuka Ariadji menyampaikan pada Januari 2024 saja empat kabupaten/kota di Bali sudah masuk dalam 20 besar penyaluran kuota elpiji berlebih, yaitu di Kabupaten Bangli, Tabanan, Gianyar dan Kota Denpasar.
Oleh sebab itu ia meminta agar penyaluran gas melon tersebut tepat sasaran dan akhirnya menyetujui usulan pembuatan pangkalan di desa melalui badan usaha.
Untuk diketahui saat ini Dinas ESDM Bali mencatat ada 4 ribu pangkalan resmi gas bersubsidi, namun sebarannya tidak merata di 1.493 desa yang ada.
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024