Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Denpasar, Bali, merangkul kaum perempuan dan generasi muda di daerah itu agar ikut berperan aktif mengawasi tahapan Pemilu 2024 melalui pengawasan partisipatif.
"Keterlibatan masyarakat, khususnya kaum perempuan itu sangat penting. Pengawasan partisipatif ini akan sangat membantu karena kita semua merupakan bagian dari pelaksanaan pesta demokrasi," kata Plh Ketua Bawaslu Kota Denpasar Suyanto di Denpasar, Jumat.
Dalam acara Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif tersebut yang diikuti puluhan peserta perwakilan berbagai organisasi perempuan dan organisasi kepemudaan di Kota Denpasar, Suyanto mengatakan kita semua bertanggung jawab agar Pemilu berjalan dengan demokratis.
Acara sosialisasi tersebut juga diisi dengan penandatanganan Deklarasi Perempuan Mengawasi.
"Bawaslu tidak saja memiliki tugas untuk mengawasi tahapan pemilu, tetapi juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum yang salah satunya melalui pengawasan partisipatif," ujar Suyanto.
Baca juga: Bawaslu Bali minta jajarannya cermat awasi pergerakan data pemilih
Tak hanya memberikan edukasi kepada kaum hawa, tambah Suyanto, Bawaslu Denpasar juga memberikan edukasi soal pengawasan partisipatif kepada kelompok masyarakat lainnya seperti menyasar mahasiswa, organisasi kepemudaan hingga tokoh-tokoh adat.
Pihaknya sangat berharap para peserta sosialisasi ini kemudian dapat menyebarluaskan hasil sosialisasi kepada lingkungan komunitasnya maupun melalui media sosial.
Bawaslu sebelumnya juga telah meluncurkan aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Aplikasi komunitas digital pengawasan partisipatif tersebut dibuat sebagai percepatan pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan, serta pengawasan partisipatif.
Sementara itu anggota Bawaslu Kota Denpasar Dewa Ayu Agung Manik Oktariani menambahkan, jajaran Bawaslu sangat memerlukan dukungan dari berbagai komponen masyarakat, termasuk juga kaum perempuan dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024.
"Dengan adanya pengawasan langsung dari masyarakat, tentunya dapat dilakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu secara bersama-sama. Dengan demikian pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan kondusif," ucapnya.
Baca juga: Bawaslu Bali: Tahapan pengawasan logistik Pemilu itu krusial
Sementara itu, Abhan selaku pemerhati Pemilu yang juga mantan Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022 dalam kesempatan sosialisasi itu menyampaikan bahwa meningkatkan partisipasi politik perempuan merupakan keniscayaan di masa kini dan masa yang akan datang.
Meskipun menjadi keniscayaan, namun menurut Abhan tidak mudah untuk mewujudkan karena dihadapkan pada sejumlah tantangan.
Diantaranya kesadaran perempuan untuk berkiprah dan berpartisipasi di dunia politik masih rendah dan sebagian perempuan lebih suka mengurusi urusan domestik.
"Selain itu masih banyak keluarga yang belum memberikan dukungan kepada kaum perempuan dan masyarakat masih kurang memberikan dorongan dan dukungan terhadap perempuan untuk memenangkan pertarungan politik," ucapnya.
Oleh karena itu, kata Abhan, perlu didorong peran partisipasi politik perempuan diantaranya harus dimulai pendidikan dari keluarga bahwa berpartisipasi di dunia politik adalah salah satu bagian yang penting untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
"Selain itu melakukan advokasi terhadap kaum perempuan supaya terpanggil untuk berpartisipasi dalam politik seperti berpartisipasi dalam kampanye, menjadi juru kampanye, menjadi calon anggota legislatif dan calon kepala daerah," katanya pula.
Di sisi lain, Abhan melihat sejauh ini peluang perempuan dalam politik semakin besar karena semakin banyak perempuan yang berpendidikan. Kemudian mulai tumbuh kesadaran pentingnya kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik.
"Jika melihat hasil Pemilu 2019, dari total 575 anggota DPR RI, ada 118 orang (20,5 persen) diantaranya merupakan politisi perempuan," ujarnya lagi.
Abhan juga berpesan agar tumbuh keberanian kaum perempuan untuk anti terhadap praktik politik uang dan berani melapor jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu serta menekankan pentingnya literasi digital.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
"Keterlibatan masyarakat, khususnya kaum perempuan itu sangat penting. Pengawasan partisipatif ini akan sangat membantu karena kita semua merupakan bagian dari pelaksanaan pesta demokrasi," kata Plh Ketua Bawaslu Kota Denpasar Suyanto di Denpasar, Jumat.
Dalam acara Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif tersebut yang diikuti puluhan peserta perwakilan berbagai organisasi perempuan dan organisasi kepemudaan di Kota Denpasar, Suyanto mengatakan kita semua bertanggung jawab agar Pemilu berjalan dengan demokratis.
Acara sosialisasi tersebut juga diisi dengan penandatanganan Deklarasi Perempuan Mengawasi.
"Bawaslu tidak saja memiliki tugas untuk mengawasi tahapan pemilu, tetapi juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat umum yang salah satunya melalui pengawasan partisipatif," ujar Suyanto.
Baca juga: Bawaslu Bali minta jajarannya cermat awasi pergerakan data pemilih
Tak hanya memberikan edukasi kepada kaum hawa, tambah Suyanto, Bawaslu Denpasar juga memberikan edukasi soal pengawasan partisipatif kepada kelompok masyarakat lainnya seperti menyasar mahasiswa, organisasi kepemudaan hingga tokoh-tokoh adat.
Pihaknya sangat berharap para peserta sosialisasi ini kemudian dapat menyebarluaskan hasil sosialisasi kepada lingkungan komunitasnya maupun melalui media sosial.
Bawaslu sebelumnya juga telah meluncurkan aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Aplikasi komunitas digital pengawasan partisipatif tersebut dibuat sebagai percepatan pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan, serta pengawasan partisipatif.
Sementara itu anggota Bawaslu Kota Denpasar Dewa Ayu Agung Manik Oktariani menambahkan, jajaran Bawaslu sangat memerlukan dukungan dari berbagai komponen masyarakat, termasuk juga kaum perempuan dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024.
"Dengan adanya pengawasan langsung dari masyarakat, tentunya dapat dilakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu secara bersama-sama. Dengan demikian pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan kondusif," ucapnya.
Baca juga: Bawaslu Bali: Tahapan pengawasan logistik Pemilu itu krusial
Sementara itu, Abhan selaku pemerhati Pemilu yang juga mantan Ketua Bawaslu RI periode 2017-2022 dalam kesempatan sosialisasi itu menyampaikan bahwa meningkatkan partisipasi politik perempuan merupakan keniscayaan di masa kini dan masa yang akan datang.
Meskipun menjadi keniscayaan, namun menurut Abhan tidak mudah untuk mewujudkan karena dihadapkan pada sejumlah tantangan.
Diantaranya kesadaran perempuan untuk berkiprah dan berpartisipasi di dunia politik masih rendah dan sebagian perempuan lebih suka mengurusi urusan domestik.
"Selain itu masih banyak keluarga yang belum memberikan dukungan kepada kaum perempuan dan masyarakat masih kurang memberikan dorongan dan dukungan terhadap perempuan untuk memenangkan pertarungan politik," ucapnya.
Oleh karena itu, kata Abhan, perlu didorong peran partisipasi politik perempuan diantaranya harus dimulai pendidikan dari keluarga bahwa berpartisipasi di dunia politik adalah salah satu bagian yang penting untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
"Selain itu melakukan advokasi terhadap kaum perempuan supaya terpanggil untuk berpartisipasi dalam politik seperti berpartisipasi dalam kampanye, menjadi juru kampanye, menjadi calon anggota legislatif dan calon kepala daerah," katanya pula.
Di sisi lain, Abhan melihat sejauh ini peluang perempuan dalam politik semakin besar karena semakin banyak perempuan yang berpendidikan. Kemudian mulai tumbuh kesadaran pentingnya kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik.
"Jika melihat hasil Pemilu 2019, dari total 575 anggota DPR RI, ada 118 orang (20,5 persen) diantaranya merupakan politisi perempuan," ujarnya lagi.
Abhan juga berpesan agar tumbuh keberanian kaum perempuan untuk anti terhadap praktik politik uang dan berani melapor jika menemukan dugaan pelanggaran pemilu serta menekankan pentingnya literasi digital.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024