Sukabumi (Antara Bali) - Kota Sukabumi, Jawa Barat, dijadikan tempat studi banding dan belajar oleh daerah-daerah lain di Indonesia karena keberhasilannya dalam membangun kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Di 2012 saja, Kota Sukabumi sudah kedatangan tamu dari 65 daerah yang dari beberapa provinsi di Indonesia, baik dari kalangan kepemerintahan, DPRD, mahasiswa maupun lembaga lainnya yang tujuannya ingin belajar dan berstudi banding," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, Iskandar, kepada wartawan, Selasa.
Menurut Iskandar, kedatangan tamu dari daerah lain untuk meminta pemahaman dari Kota Sukabumi, khususnya dari pemkot dalam berbagai bidang seperti, pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, proses tentang penyusunan perencanaan pembangunan.
Kemudian, cara dan strategi penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik dan benar, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta implementasi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di wilayah, khususnya di kecamatan dan kelurahan.
"Selain itu, kedatangan mereka juga ingin mengetahui tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Pelaksanaan Pembangunan, tentang pendidikan, kesehatan dan perdagangan, unit kesehatan sekolah (UKS), pengelolaan persampahan, penataan lingkungan dan pedagang kaki lima (PKL), termasuk tentang pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian beras untuk masyarakat miskin (raskin)," tambahnya.(*/DWA/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Di 2012 saja, Kota Sukabumi sudah kedatangan tamu dari 65 daerah yang dari beberapa provinsi di Indonesia, baik dari kalangan kepemerintahan, DPRD, mahasiswa maupun lembaga lainnya yang tujuannya ingin belajar dan berstudi banding," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, Iskandar, kepada wartawan, Selasa.
Menurut Iskandar, kedatangan tamu dari daerah lain untuk meminta pemahaman dari Kota Sukabumi, khususnya dari pemkot dalam berbagai bidang seperti, pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, proses tentang penyusunan perencanaan pembangunan.
Kemudian, cara dan strategi penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik dan benar, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta implementasi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di wilayah, khususnya di kecamatan dan kelurahan.
"Selain itu, kedatangan mereka juga ingin mengetahui tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Pelaksanaan Pembangunan, tentang pendidikan, kesehatan dan perdagangan, unit kesehatan sekolah (UKS), pengelolaan persampahan, penataan lingkungan dan pedagang kaki lima (PKL), termasuk tentang pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian beras untuk masyarakat miskin (raskin)," tambahnya.(*/DWA/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013