Presiden Joko Widodo meminta agar APBN dan APBD benar-benar untuk merealisasikan program pembangunan daripada terlalu banyak dialokasikan ke dinas-dinas.
Jokowi menegaskan alokasi anggaran yang disebar ke dinas-dinas terkait tidak akan menghasilkan program pembangunan yang konkret.
"APBN, APBD, jangan terlalu banyak diecer-ecer ke dinas, dinas, dinas. Nanti, dinas di bawahnya apa? Sekarang, karena berubah-ubah terus, apa kabid ke kabag, ke kasie, misalnya; kalau seperti itu, enggak akan jadi barang," kata Jokowi saat membuka Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta, Selasa.
Jokowi mengingatkan bahwa alokasi anggaran yang diberikan sedikit-sedikit, misalnya 5 persen, ke setiap dinas akan menambah beban jika ada kenaikan APBD.
Oleh karena itu, dia meminta desain alokasi APBN dan APBD difokuskan untuk program, seperti pembuatan waduk di suatu kabupaten maupun penambahan embung setiap tahun.
"Tidak semua dinas diratain tambahan anggarannya sama lima persen, (kalau) ada kenaikan anggaran (nanti) semuanya (naik juga) lima persen. (Harus) Ada prioritas dong. Mana yang harus didahulukan, mana yang jadi skala prioritas kita," tegasnya.
Jokowi mengatakan dia paham betul soal alokasi anggaran, mengingat pengalamannya sebagai birokrat mulai dari wali kota, gubernur, hingga saat ini sebagai presiden.
"Saya mengalami karena saya pernah jadi wali kota dua kali, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden dua kali. Enggak ada di Indonesia seperti itu. Dari bawah, wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali. Jadi, saya nyelami betul, ngerti betul situasi di lapangan seperti apa," ujar Jokowi.
Baca juga: Tok! DPR RI ketok palu sahkan Undang-Undang APBN 2024
Baca juga: Menkeu: APBN 2023 fokus ke infrastruktur dan bansos
Baca juga: Menkeu: Pemerintah gunakan semua instrumen untuk cegah inflasi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Jokowi menegaskan alokasi anggaran yang disebar ke dinas-dinas terkait tidak akan menghasilkan program pembangunan yang konkret.
"APBN, APBD, jangan terlalu banyak diecer-ecer ke dinas, dinas, dinas. Nanti, dinas di bawahnya apa? Sekarang, karena berubah-ubah terus, apa kabid ke kabag, ke kasie, misalnya; kalau seperti itu, enggak akan jadi barang," kata Jokowi saat membuka Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta, Selasa.
Jokowi mengingatkan bahwa alokasi anggaran yang diberikan sedikit-sedikit, misalnya 5 persen, ke setiap dinas akan menambah beban jika ada kenaikan APBD.
Oleh karena itu, dia meminta desain alokasi APBN dan APBD difokuskan untuk program, seperti pembuatan waduk di suatu kabupaten maupun penambahan embung setiap tahun.
"Tidak semua dinas diratain tambahan anggarannya sama lima persen, (kalau) ada kenaikan anggaran (nanti) semuanya (naik juga) lima persen. (Harus) Ada prioritas dong. Mana yang harus didahulukan, mana yang jadi skala prioritas kita," tegasnya.
Jokowi mengatakan dia paham betul soal alokasi anggaran, mengingat pengalamannya sebagai birokrat mulai dari wali kota, gubernur, hingga saat ini sebagai presiden.
"Saya mengalami karena saya pernah jadi wali kota dua kali, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden dua kali. Enggak ada di Indonesia seperti itu. Dari bawah, wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali. Jadi, saya nyelami betul, ngerti betul situasi di lapangan seperti apa," ujar Jokowi.
Baca juga: Tok! DPR RI ketok palu sahkan Undang-Undang APBN 2024
Baca juga: Menkeu: APBN 2023 fokus ke infrastruktur dan bansos
Baca juga: Menkeu: Pemerintah gunakan semua instrumen untuk cegah inflasi
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023