Denpasar (Antara Bali) - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Bahasa Daerah (APBD) se-Bali mendesak pemerintah tidak menggabungkan mata pelajaran bahasa Bali ke dalam seni budaya pada kurikulum pendidikan 2013.
"Muatan lokal dan seni budaya seharusnya dipisah," kata I Nyoman Suka Ardiyasa selaku Koordinator APBD saat berunjuk rasa di Wantilan DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Jumat.
Mereka menggelar aksi tersebut menyikapi uji publik terhadap rencana kurikulum pendidikan yang baru, yang salah satunya berimbas pada pelajaran bahasa Bali sebagai pelajaran muatan lokal.
"Dengan adanya penggabungan antara muatan lokal dengan seni budaya akan berimbas pada pengurangan jam mata pelajaran muatan lokal (bahasa daerah Bali) khususnya di jenjang SMP dan SMA," ujarnya.
Pengurangan tersebut akan menyebabkan kurang maksimalnya pengajaran bahasa Bali sehingga menimbulkan berbagai dampak. Pemahaman budaya lokal akan menipis padahal sisi karakter bangsa dimulai dari budaya lokal.
Ia menyebutkan bahwa bahasa daerah adalah media pengungkapan kebudayaan dan agama Hindu di Bali maka secara tidak langsung wajib dilestarikan.
"Bahayanya dengan kebijakan yang baru dapat menyebabkan menipisnya sikap generasi muda Bali yang sudah setia belajar bahasa Bali dari berbagai institusi dan bahkan di Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Gede Sujaya berjanji akan memperjuangkan pelajaran bahasa daerah Bali agar jangan sampai terhapus karena wajib ada sesuai dengan isi perda.
"Bahasa Bali juga turut membentuk budi pekerti siswa dan kami harap masyarakat dapat memberi masukan sebanyak-banyaknya terkait uji publik kurikulum yang baru ini," ucapnya.
Ia menambahkan, kalau memang terpaksa harus digabungkan, akan diupayakan mencari waktu untuk memberi pelajaran tambahan bahasa Bali. (LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Muatan lokal dan seni budaya seharusnya dipisah," kata I Nyoman Suka Ardiyasa selaku Koordinator APBD saat berunjuk rasa di Wantilan DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Jumat.
Mereka menggelar aksi tersebut menyikapi uji publik terhadap rencana kurikulum pendidikan yang baru, yang salah satunya berimbas pada pelajaran bahasa Bali sebagai pelajaran muatan lokal.
"Dengan adanya penggabungan antara muatan lokal dengan seni budaya akan berimbas pada pengurangan jam mata pelajaran muatan lokal (bahasa daerah Bali) khususnya di jenjang SMP dan SMA," ujarnya.
Pengurangan tersebut akan menyebabkan kurang maksimalnya pengajaran bahasa Bali sehingga menimbulkan berbagai dampak. Pemahaman budaya lokal akan menipis padahal sisi karakter bangsa dimulai dari budaya lokal.
Ia menyebutkan bahwa bahasa daerah adalah media pengungkapan kebudayaan dan agama Hindu di Bali maka secara tidak langsung wajib dilestarikan.
"Bahayanya dengan kebijakan yang baru dapat menyebabkan menipisnya sikap generasi muda Bali yang sudah setia belajar bahasa Bali dari berbagai institusi dan bahkan di Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Gede Sujaya berjanji akan memperjuangkan pelajaran bahasa daerah Bali agar jangan sampai terhapus karena wajib ada sesuai dengan isi perda.
"Bahasa Bali juga turut membentuk budi pekerti siswa dan kami harap masyarakat dapat memberi masukan sebanyak-banyaknya terkait uji publik kurikulum yang baru ini," ucapnya.
Ia menambahkan, kalau memang terpaksa harus digabungkan, akan diupayakan mencari waktu untuk memberi pelajaran tambahan bahasa Bali. (LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012