Pemerintah Kota Denpasar di Provinsi Bali menargetkan prevalensi kasus stunting pada balita di wilayahnya pada 2023 mencapai empat persen, turun dari angka 5,5 persen pada 2022.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Denpasar, Jumat, mengatakan bahwa pemerintah kota berupaya mempercepat penurunan prevalensi stunting dengan melaksanakan upaya intervensi yang terintegrasi.
"Integrasi kebijakan dilakukan dengan berbagai pihak dari Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta tim penggerak PKK, lembaga adat, kader pembangunan manusia, dan para pengusaha," katanya.
Saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting bersama BKKBN Provinsi Bali, Arya Wibawa mengatakan bahwa penanggulangan stunting merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.
Baca juga: PKK Badung bagikan paket olahan ikan untuk cegah stunting
Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Bali Ni Luh Gede Sukardiasih mengatakan bahwa prevalensi kasus stunting di Kota Denpasar menurun selama tiga tahun berturut-turut.
Prevalensi kasus stunting di Kota Denpasar yang pada 2020 masih 14,48 persen berhasil diturunkan menjadi sembilan persen pada 2021 dan 5,5 persen pada 2022.
Capaian tersebut menempatkan Kota Denpasar sebagai daerah dengan prevalensi stunting terendah di wilayah Provinsi Bali.
Sukardiasih mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menurunkan angka kasus stunting di Bali menjadi di bawah lima persen.
Dia juga menyampaikan bahwa rapat koordinasi percepatan penurunan stunting dilaksanakan untuk memantau perkembangan dan hasil upaya penurunan prevalensi stunting.
Baca juga: Pemda Bali akan salurkan daging ayam dan telur khusus penderita stunting
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Denpasar, Jumat, mengatakan bahwa pemerintah kota berupaya mempercepat penurunan prevalensi stunting dengan melaksanakan upaya intervensi yang terintegrasi.
"Integrasi kebijakan dilakukan dengan berbagai pihak dari Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, serta tim penggerak PKK, lembaga adat, kader pembangunan manusia, dan para pengusaha," katanya.
Saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting bersama BKKBN Provinsi Bali, Arya Wibawa mengatakan bahwa penanggulangan stunting merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.
Baca juga: PKK Badung bagikan paket olahan ikan untuk cegah stunting
Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Bali Ni Luh Gede Sukardiasih mengatakan bahwa prevalensi kasus stunting di Kota Denpasar menurun selama tiga tahun berturut-turut.
Prevalensi kasus stunting di Kota Denpasar yang pada 2020 masih 14,48 persen berhasil diturunkan menjadi sembilan persen pada 2021 dan 5,5 persen pada 2022.
Capaian tersebut menempatkan Kota Denpasar sebagai daerah dengan prevalensi stunting terendah di wilayah Provinsi Bali.
Sukardiasih mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menurunkan angka kasus stunting di Bali menjadi di bawah lima persen.
Dia juga menyampaikan bahwa rapat koordinasi percepatan penurunan stunting dilaksanakan untuk memantau perkembangan dan hasil upaya penurunan prevalensi stunting.
Baca juga: Pemda Bali akan salurkan daging ayam dan telur khusus penderita stunting
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023