Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika memberdayakan Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) agar mampu meyakinkan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk meningkatkan penyertaan modalnya sehingga dapat memberikan penjaminan yang lebih luas.
"Jamkrida saya harapkan dapat meyakinkan pemangku kepentingan di Bali bahwa perusahaan daerah ini bisa jadi mesin uang," kata Pastika saat reses menerima kunjungan tim Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) di Denpasar, Selasa.
Total modal yang telah disetor Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Bali hingga saat ini sebesar Rp149,02 miliar. Penyertaan modal yang tertinggi oleh Pemprov Bali sebesar Rp135 miliar (90,59 persen). Sedangkan sisanya merupakan setoran modal dari sembilan pemerintah kabupaten/kota di Bali.
Mantan Gubernur Bali periode 2008-2018 tersebut mengatakan Jamkrida yang telah terbentuk sejak 2011 silam, tujuannya memang untuk membantu masyarakat yang kesulitan permodalan, namun tidak bankable.
Baca juga: Pastika dorong Jamkrida Bali optimalkan penjaminan proyek pemerintah
Menurut dia, semua UMKM perlu modal, hanya saja seringkali mereka tidak bisa mengakses kredit ke bank karena tidak ada yang menjamin. Jamkrida dibuat memang untuk memberikan penjaminan.
"Dengan pemerintah daerah dapat menambah penyertaan modal ke Jamkrida, pasti sangat menguntungkan karena akan menjadi mesin uang dan sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat," kata Pastika.
Pastika mengatakan dengan modal Jamkrida Bali Mandara ditambah maka sekaligus dapat memaksimalkan penjaminan pada proyek-proyek pemerintah sehingga sekaligus dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
"Kalau proyek-proyek pemerintah bisa mendapatkan penjaminan dari Jamkrida, maka Jamkrida bisa semakin besar, dan uang akan balik lagi ke APBD," katanya.
Baca juga: Mangku Pastika: UMKM yang kesulitan modal bisa gunakan Jamkrida Bali
Selain itu mantan Kapolda Bali ini juga mengharapkan agar Jamkrida dapat memberikan pendampingan kepada UMKM yang mendapatkan penjaminan sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan kreditnya lancar.
Pihaknya berharap jajaran PT Jamkrida Bali Mandara jangan cepat berpuas diri dengan berbagai penghargaan dan tropi yang telah diraih. Namun harus terus dilakukan berbagai inovasi dan kreativitas.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara I Ketut Widiana Karya sebelumnya menyampaikan saham PT Jamkrida dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.
Total modal yang telah disetor Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Bali hingga saat ini sebesar Rp149,02 miliar. Penyertaan modal yang tertinggi oleh Pemprov Bali sebesar Rp135 miliar (90,59 persen).
Akumulasi nilai penjaminan dari sejak berdiri di 2011 hingga Desember 2022 mencapai Rp23,32 triliun dari total plafon penjaminan senilai Rp35,19 triliun. Sedangkan akumulasi jumlah yang terjamin sebanyak 479.882 debitur.
Produk penjaminan yang diberikan PT Jamkrida diantaranya kredit multiguna, kredit mikro kecil, konstruksi pengadaan barang dan jasa, KUR dan sebagainya.
Aset Jamkrida juga tumbuh signifikan dari awal berdiri tahun 2011 sebesar Rp54 miliar kini di usianya menjelang 12 tahun sudah mencapai Rp381 miliar.
Terkait dengan upaya Jamkrida agar mendapat porsi yang lebih besar untuk penjaminan proyek-proyek pemerintah, Widiana mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Bali dan Bupati/Wali Kota se-Bali.
"Kami memang berharap sebagian besar proyek APBD supaya Jamkrida yang menjamin karena akan menjadi pendapatan Jamkrida yang otomatis juga menjadi pendapatan asli daerah di provinsi dan kabupaten," katanya.
Widiana menyampaikan nilai potensi proyek pemerintah di Bali pada 2023 mencapai Rp7,16 triliun lebih dengan total 59.126 proyek.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Jamkrida saya harapkan dapat meyakinkan pemangku kepentingan di Bali bahwa perusahaan daerah ini bisa jadi mesin uang," kata Pastika saat reses menerima kunjungan tim Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) di Denpasar, Selasa.
Total modal yang telah disetor Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Bali hingga saat ini sebesar Rp149,02 miliar. Penyertaan modal yang tertinggi oleh Pemprov Bali sebesar Rp135 miliar (90,59 persen). Sedangkan sisanya merupakan setoran modal dari sembilan pemerintah kabupaten/kota di Bali.
Mantan Gubernur Bali periode 2008-2018 tersebut mengatakan Jamkrida yang telah terbentuk sejak 2011 silam, tujuannya memang untuk membantu masyarakat yang kesulitan permodalan, namun tidak bankable.
Baca juga: Pastika dorong Jamkrida Bali optimalkan penjaminan proyek pemerintah
Menurut dia, semua UMKM perlu modal, hanya saja seringkali mereka tidak bisa mengakses kredit ke bank karena tidak ada yang menjamin. Jamkrida dibuat memang untuk memberikan penjaminan.
"Dengan pemerintah daerah dapat menambah penyertaan modal ke Jamkrida, pasti sangat menguntungkan karena akan menjadi mesin uang dan sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat," kata Pastika.
Pastika mengatakan dengan modal Jamkrida Bali Mandara ditambah maka sekaligus dapat memaksimalkan penjaminan pada proyek-proyek pemerintah sehingga sekaligus dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
"Kalau proyek-proyek pemerintah bisa mendapatkan penjaminan dari Jamkrida, maka Jamkrida bisa semakin besar, dan uang akan balik lagi ke APBD," katanya.
Baca juga: Mangku Pastika: UMKM yang kesulitan modal bisa gunakan Jamkrida Bali
Selain itu mantan Kapolda Bali ini juga mengharapkan agar Jamkrida dapat memberikan pendampingan kepada UMKM yang mendapatkan penjaminan sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan kreditnya lancar.
Pihaknya berharap jajaran PT Jamkrida Bali Mandara jangan cepat berpuas diri dengan berbagai penghargaan dan tropi yang telah diraih. Namun harus terus dilakukan berbagai inovasi dan kreativitas.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara I Ketut Widiana Karya sebelumnya menyampaikan saham PT Jamkrida dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.
Total modal yang telah disetor Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Bali hingga saat ini sebesar Rp149,02 miliar. Penyertaan modal yang tertinggi oleh Pemprov Bali sebesar Rp135 miliar (90,59 persen).
Akumulasi nilai penjaminan dari sejak berdiri di 2011 hingga Desember 2022 mencapai Rp23,32 triliun dari total plafon penjaminan senilai Rp35,19 triliun. Sedangkan akumulasi jumlah yang terjamin sebanyak 479.882 debitur.
Produk penjaminan yang diberikan PT Jamkrida diantaranya kredit multiguna, kredit mikro kecil, konstruksi pengadaan barang dan jasa, KUR dan sebagainya.
Aset Jamkrida juga tumbuh signifikan dari awal berdiri tahun 2011 sebesar Rp54 miliar kini di usianya menjelang 12 tahun sudah mencapai Rp381 miliar.
Terkait dengan upaya Jamkrida agar mendapat porsi yang lebih besar untuk penjaminan proyek-proyek pemerintah, Widiana mengaku sudah berkomunikasi dengan Gubernur Bali dan Bupati/Wali Kota se-Bali.
"Kami memang berharap sebagian besar proyek APBD supaya Jamkrida yang menjamin karena akan menjadi pendapatan Jamkrida yang otomatis juga menjadi pendapatan asli daerah di provinsi dan kabupaten," katanya.
Widiana menyampaikan nilai potensi proyek pemerintah di Bali pada 2023 mencapai Rp7,16 triliun lebih dengan total 59.126 proyek.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023