Jakarta (Antara Bali) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa sekitar 1.091 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjerat kasus hukum di seluruh Indonesia pada periode 2010-2011.
"Untuk periode 2010-2011, jumlah PNS yang terjerat kasus tercatat 1.091. Data itu belum selesai, masih terus saya himpun," kata Mendagri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Mendagri yang ditemui seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Presiden Singapura mengatakan bahwa ia telah meminta Sekretaris Daerah seluruh Indonesia untuk segera mengirimkan datanya.
Dari 1.091 PNS tersebut, menurut Gamawan, sekitar 60 persen atau ratusan orang di antaranya terjerat kasus korupsi.
Saat ditanya jumlah pejabat yang masuk dalam daftar itu, Mendagri mengatakan bahwa hal itu masih didata dengan bekerja sama dengan para sekretaris daerah karena 1.091 orang tersebut berasal dari seluruh lapisan, baik staf ataupun pejabat eselon.
"Tadi kami mengundang sekda seluruh Indonesia supaya ini dilaporkan posisinya dalam rangka pembinaan. Tapi saya sudah memberikan petunjuk dalam surat edaran bahwa jangan diberi jabatan yang sudah terjerat kasus hukum," katanya. (LHS/IGT/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Untuk periode 2010-2011, jumlah PNS yang terjerat kasus tercatat 1.091. Data itu belum selesai, masih terus saya himpun," kata Mendagri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Mendagri yang ditemui seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Presiden Singapura mengatakan bahwa ia telah meminta Sekretaris Daerah seluruh Indonesia untuk segera mengirimkan datanya.
Dari 1.091 PNS tersebut, menurut Gamawan, sekitar 60 persen atau ratusan orang di antaranya terjerat kasus korupsi.
Saat ditanya jumlah pejabat yang masuk dalam daftar itu, Mendagri mengatakan bahwa hal itu masih didata dengan bekerja sama dengan para sekretaris daerah karena 1.091 orang tersebut berasal dari seluruh lapisan, baik staf ataupun pejabat eselon.
"Tadi kami mengundang sekda seluruh Indonesia supaya ini dilaporkan posisinya dalam rangka pembinaan. Tapi saya sudah memberikan petunjuk dalam surat edaran bahwa jangan diberi jabatan yang sudah terjerat kasus hukum," katanya. (LHS/IGT/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012