Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali mengajak para pemangku kepentingan terkait di daerah itu untuk mewaspadai tekanan inflasi pada Desember 2022 yang sesuai dengan pola historisnya dipengaruhi kunjungan wisatawan yang berlibur akhir tahun.

"Selain itu, peningkatan intensitas upacara keagamaan turut mempengaruhi inflasi bulan Desember," kata Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Bali, Minggu.

Demikian pula penurunan produksi padi dan komoditas hortikultura (bawang merah, cabai, tomat) seiring dengan berakhirnya musim panen, serta kenaikan harga pupuk nonsubsidi mempengaruhi inflasi untuk kelompok volatile food.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada November 2022, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,28 persen (mtm) atau 6,62 persen (yoy).

Secara disagregasi, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 0,26 persen (mtm), setelah pada bulan Agustus – Oktober 2022 berturut-turut mengalami deflasi.

Inflasi volatile food terutama didorong oleh kenaikan harga bawang merah, sawi hijau, tomat, dan sawi putih seiring dengan tingginya curah hujan yang berpengaruh terhadap penurunan produksi.

Baca juga: BI: Bali hadapi sejumlah tantangan pemulihan ekonomi di 2023

Namun demikian, laju inflasi kelompok volatile food tertahan oleh penurunan harga cabai rawit dan cabai merah akibat pasokan yang masih tinggi.

Sementara itu, kelompok administered prices mengalami deflasi sebesar -0,22 persen (mtm), lebih rendah jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,60 persen (mtm).

Deflasi disebabkan oleh penurunan tarif angkutan udara didorong oleh masa liburan low season, penurunan tarif kendaraan roda 4 online, dan normalisasi tarif transportasi setelah kenaikan harga bahan BBM.

Trisno mengatakan pariwisata Bali 2022 akan terus membaik sejalan dengan penyelenggaraan sejumlah kegiatan internasional, pelonggaran kebijakan perjalanan dan peningkatan jumlah maskapai internasional yang mengoperasikan penerbangan langsung ke Bali.

Baca juga: BI: Pengguna QRIS di Bali lampaui "merchant"

Ia menambahkan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali senantiasa melakukan koordinasi dalam pemantauan harga dan ketersediaan pasokan.

Di samping itu, penyelenggaraan operasi pasar yang lebih intensif juga akan terus dilakukan. Peningkatan kerja sama antar daerah (KAD) terus diperluas untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan.

Lebih lanjut, peningkatan cadangan pangan pemerintah (CPP) untuk komoditas beras, serta pemanfaatan anggaran dari Biaya Tak Terduga (BTT) APBD untuk program pengendalian inflasi di Provinsi Bali juga akan dilanjutkan.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati

Editor : Adi Lazuardi


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022