Direktur Jenderal Regional Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk Asia dan Pasifik Kanni Wignaraja mengatakan Indonesia menjadi yang terdepan dalam memobilisasi pembiayaan baru dan inovatif melalui Integrated National Financing Framework (INFF) untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan.
Kanni mengatakan Indonesia telah menghasilkan lebih dari 500 juta dolar AS dalam pembiayaan baru tahun lalu melalui obligasi Sustainable Development Goals (SDGs) pertamanya yang telah menjadi terobosan dan menjadi perhatian di tingkat dunia.
"Dengan obligasi tematik ini, negara ini telah menunjukkan bagaimana investasi swasta dan publik dapat dan harus disatukan dalam mengejar jalur rendah emisi menuju pembangunan," ujar Kanni dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Sebagai yang terdepan, Kanni menyampaikan Indonesia harus bisa memperdalam kematangan pasar keuangan domestik untuk memperkuat obligasi hijau. Pihaknya akan terus mendukung upaya Indonesia mengembangkan instrumen pembiayaan hijau.
Baca juga: Bappenas target tahun 2030, Ekonomi hijau pekerjakan 1,8 juta
Kanni menjelaskan INFF berperan menyediakan perencanaan dan pembiayaan transparan untuk mendukung realisasi pembangunan berkelanjutan. Dengan INFF, negara dapat memastikan kebijakan dan perencanaan pembiayaan nasional selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.
"INFF memberikan bantuan teknis kepada negara-negara untuk mengalibrasi kebijakan pembiayaan mereka dengan ambisi dan target Sustainable Development Goals (SDGs)," ujar Kanni.
Saat ini, terdapat dua dorongan dari INFF kepada setiap negara dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan data dan transparansi yang menyoroti ke mana uang mengalir, serta memprioritaskan dan mengarahkan belanja nasional di bidang-bidang vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar pedesaan yang secara langsung mengatasi ketimpangan.
"Kami juga menemukan bahwa INFF memberikan dorongan kuat dengan bukti untuk mengatasi kesenjangan ketimpangan yang semakin besar yang sering diabaikan sebelumnya," ujar Kanni.
Sejak 2015, INFF telah mengusulkan lebih dari 250 reformasi kebijakan pembiayaan publik dan swasta, instrumen pembiayaan baru yang sedang diuji, mobilisasi investasi SDGs ke dalam pembiayaan nasional. Saat ini, sebanyak 80 negara telah menggunakan INFF untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
INFF
Staf Ahli Menteri PPN/ Bappenas bidang Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Vivi Yulaswati mengatakan Indonesia membutuhkan Integrated National Financing Framework (INFF) untuk memenuhi pendanaan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menuju 2030.
"Menurut roadmap Indonesia menuju 2030, kebutuhan untuk skenario tinggi membutuhkan biaya sekitar 4,75 triliun dolar AS dan di antaranya hanya untuk mencapai tujuan 13," ujar Vivi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Alasan Indonesia membutuhkan INFF, menurut Vivi, jumlah dana untuk pembangunan berkelanjutan semakin besar karena adanya pandemi COVID 19 selama dua tahun ke belakang.
Kemudian, dalam Nationally Determined Contribuiton (NDC) yang telah disepakati, Indonesia juga membutuhkan pembiayaan 322 miliar dolar AS untuk memenuhi komitmen menurunkan dampak perubahan iklim. Ditambah, adanya peningkatan pembangunan rencana nasional dari yang sebelumnya 124 target menjadi 169 target.
Baca juga: Bappenas: GEI sebagai indikator transformasi menuju Ekonomi Hijau
Menurut Kepala Sekretariat SDGs itu, INFF dapat menghadirkan solusi kerangka kerja dan mengoptimalisasi sumber pembiayaan, serta memberikan kerangka untuk mengenali dan mengatur semua potensi yang dimiliki oleh Indonesia.
"Jadi INFF memberi kita payung tidak hanya kolaborasi, tetapi juga menciptakan lebih banyak dampak untuk mencapai SDGs tepat waktu," ujar Vivi.
Saat ini, Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi dalam INFF untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa strategi yang disusun yakni pengembangan solusi perbankan hijau untuk investasi berkelanjutan, mempercepat pasar modal, memperdalam membuka peluang pembiayaan dan reformasi kebijakan fiskal.
Selain itu, menyelaraskan dengan filantropi dan berbasis keyakinan, meningkatkan dampak mobilisasi investasi, serta keuangan campuran.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: UNDP: Indonesia terdepan manfaatkan dana terpadu guna capai SDGs
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bappenas: RI butuh INFF guna penuhi pendanaan SDGs menuju 2030
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Kanni mengatakan Indonesia telah menghasilkan lebih dari 500 juta dolar AS dalam pembiayaan baru tahun lalu melalui obligasi Sustainable Development Goals (SDGs) pertamanya yang telah menjadi terobosan dan menjadi perhatian di tingkat dunia.
"Dengan obligasi tematik ini, negara ini telah menunjukkan bagaimana investasi swasta dan publik dapat dan harus disatukan dalam mengejar jalur rendah emisi menuju pembangunan," ujar Kanni dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Sebagai yang terdepan, Kanni menyampaikan Indonesia harus bisa memperdalam kematangan pasar keuangan domestik untuk memperkuat obligasi hijau. Pihaknya akan terus mendukung upaya Indonesia mengembangkan instrumen pembiayaan hijau.
Baca juga: Bappenas target tahun 2030, Ekonomi hijau pekerjakan 1,8 juta
Kanni menjelaskan INFF berperan menyediakan perencanaan dan pembiayaan transparan untuk mendukung realisasi pembangunan berkelanjutan. Dengan INFF, negara dapat memastikan kebijakan dan perencanaan pembiayaan nasional selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.
"INFF memberikan bantuan teknis kepada negara-negara untuk mengalibrasi kebijakan pembiayaan mereka dengan ambisi dan target Sustainable Development Goals (SDGs)," ujar Kanni.
Saat ini, terdapat dua dorongan dari INFF kepada setiap negara dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan, yakni meningkatkan data dan transparansi yang menyoroti ke mana uang mengalir, serta memprioritaskan dan mengarahkan belanja nasional di bidang-bidang vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar pedesaan yang secara langsung mengatasi ketimpangan.
"Kami juga menemukan bahwa INFF memberikan dorongan kuat dengan bukti untuk mengatasi kesenjangan ketimpangan yang semakin besar yang sering diabaikan sebelumnya," ujar Kanni.
Sejak 2015, INFF telah mengusulkan lebih dari 250 reformasi kebijakan pembiayaan publik dan swasta, instrumen pembiayaan baru yang sedang diuji, mobilisasi investasi SDGs ke dalam pembiayaan nasional. Saat ini, sebanyak 80 negara telah menggunakan INFF untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
INFF
Staf Ahli Menteri PPN/ Bappenas bidang Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Vivi Yulaswati mengatakan Indonesia membutuhkan Integrated National Financing Framework (INFF) untuk memenuhi pendanaan pembangunan berkelanjutan (SDGs) menuju 2030.
"Menurut roadmap Indonesia menuju 2030, kebutuhan untuk skenario tinggi membutuhkan biaya sekitar 4,75 triliun dolar AS dan di antaranya hanya untuk mencapai tujuan 13," ujar Vivi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Alasan Indonesia membutuhkan INFF, menurut Vivi, jumlah dana untuk pembangunan berkelanjutan semakin besar karena adanya pandemi COVID 19 selama dua tahun ke belakang.
Kemudian, dalam Nationally Determined Contribuiton (NDC) yang telah disepakati, Indonesia juga membutuhkan pembiayaan 322 miliar dolar AS untuk memenuhi komitmen menurunkan dampak perubahan iklim. Ditambah, adanya peningkatan pembangunan rencana nasional dari yang sebelumnya 124 target menjadi 169 target.
Baca juga: Bappenas: GEI sebagai indikator transformasi menuju Ekonomi Hijau
Menurut Kepala Sekretariat SDGs itu, INFF dapat menghadirkan solusi kerangka kerja dan mengoptimalisasi sumber pembiayaan, serta memberikan kerangka untuk mengenali dan mengatur semua potensi yang dimiliki oleh Indonesia.
"Jadi INFF memberi kita payung tidak hanya kolaborasi, tetapi juga menciptakan lebih banyak dampak untuk mencapai SDGs tepat waktu," ujar Vivi.
Saat ini, Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi dalam INFF untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa strategi yang disusun yakni pengembangan solusi perbankan hijau untuk investasi berkelanjutan, mempercepat pasar modal, memperdalam membuka peluang pembiayaan dan reformasi kebijakan fiskal.
Selain itu, menyelaraskan dengan filantropi dan berbasis keyakinan, meningkatkan dampak mobilisasi investasi, serta keuangan campuran.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: UNDP: Indonesia terdepan manfaatkan dana terpadu guna capai SDGs
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bappenas: RI butuh INFF guna penuhi pendanaan SDGs menuju 2030
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022