Putaran Ke-2 Pertemuan Kelompok Kerja Anti-Korupsi (Anti-Corruption Working Group/ACWG) bakal fokus membahas peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi karena hasilnya diharapkan menjadi dokumen kebijakan yang mengikat bagi negara-negara anggota G20.
Ketua/Chair ACWG Putaran Ke-2 Mochamad Hadiyana saat jumpa pers di Badung, Bali, Senin, mengatakan bahwa peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi jadi satu-satunya isu usulan Indonesia yang disetujui oleh seluruh delegasi untuk dibahas dalam pertemuan High Level Principle (HLP) pada Putaran Ke-1 ACWG di Jakarta.
"Dengan dijadikannya isu peningkatan audit dalam penanganan korupsi menjadi high level principle, nantinya ini akan menjadi dokumen kebijakan yang mengikat. Implementasinya ini akan ditagih pada (forum G20) mendatang," kata Hadiyana, yang saat ini menjabat Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: KPK siapkan kunjungan ke desa antikorupsi di ACWG G20 Bali
Ia menjelaskan Indonesia, yang diwakili oleh KPK, dalam pertemuan ACWG mengusulkan agar ke depan lembaga audit punya peran lebih sentral dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Dalam jumpa pers yang sama, Ketua ACWG lainnya, Rolliansyah Soemirat, menekankan Indonesia berharap ACWG dapat menghasilkan dokumen kebijakan karena itu akan menjadi kontribusi Indonesia dalam upaya global memerangi korupsi.
Oleh karena itu, isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi bakal dibahas dalam pertemuan pertama ACWG Putaran Ke-2 di Badung, Bali, Selasa (5/7).
ACWG Putaran Ke-2 mulai 5 hingga 8 Juli 2022, dihadiri oleh delegasi G20 dari sembilan negara secara langsung, sementara delegasi G20 dari 11 negara secara virtual.
Baca juga: KPK adakan Bimtek Masyarakat Antikorupsi untuk desa adat di Bali
Rolliansyah, yang saat ini menjabat Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri, mengatakan bahwa negara yang mengirim delegasinya untuk hadir secara langsung, yaitu Australia, India, Brasil, Inggris, Jerman, Prancis, Arab Saudi, dan Indonesia selaku tuan rumah.
Sementara itu, anggota G20 yang mengikuti agenda ACWG Putaran Ke-2 secara virtual, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Cina, Italia, Jepang, Kanada, Meksiko, Rusia, Turki, dan Uni Eropa.
Di samping anggota G20, negara lain yang hadir sebagai tamu undangan, antara lain, Kamboja (pada tahun ini menjabat sebagai Ketua ASEAN), Swiss, dan Spanyol.
Indonesia mengusulkan empat isu prioritas pada pertemuan ACWG yang merupakan rangkaian pertemuan G20 Jalur Sherpa.
Baca juga: KPK pilih 10 desa percontohan desa antikorupsi, di Badung Desa Kutuh
Empat isu itu, yaitu peningkatan kapasitas audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi, kerangka pengawasan regulasi dan supervisi pengaturan profesi hukum pada pencucian uang hasil korupsi/tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan pencegahan korupsi pada sektor energi terbarukan.
Dua isu lainnya, yaitu partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi serta kerangka pengawasan regulasi profesi hukum untuk kasus TPPU belum masuk dalam pembahasan tingkat tinggi (HLP) sehingga Indonesia mengusulkan dua isu itu dirangkum dalam kompendium atau rangkuman yang berisi pengalaman (best practices) negara-negara G20.
Isu pencegahan korupsi pada sektor energi terbarukan, kata Rolliansyah, bakal dirangkum menjadi background notes yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi anggota G20 dalam pertemuan mendatang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: ACWG Ke-2 fokus bahas peningkatan audit dalam pemberantasan korupsi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Ketua/Chair ACWG Putaran Ke-2 Mochamad Hadiyana saat jumpa pers di Badung, Bali, Senin, mengatakan bahwa peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi jadi satu-satunya isu usulan Indonesia yang disetujui oleh seluruh delegasi untuk dibahas dalam pertemuan High Level Principle (HLP) pada Putaran Ke-1 ACWG di Jakarta.
"Dengan dijadikannya isu peningkatan audit dalam penanganan korupsi menjadi high level principle, nantinya ini akan menjadi dokumen kebijakan yang mengikat. Implementasinya ini akan ditagih pada (forum G20) mendatang," kata Hadiyana, yang saat ini menjabat Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: KPK siapkan kunjungan ke desa antikorupsi di ACWG G20 Bali
Ia menjelaskan Indonesia, yang diwakili oleh KPK, dalam pertemuan ACWG mengusulkan agar ke depan lembaga audit punya peran lebih sentral dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Dalam jumpa pers yang sama, Ketua ACWG lainnya, Rolliansyah Soemirat, menekankan Indonesia berharap ACWG dapat menghasilkan dokumen kebijakan karena itu akan menjadi kontribusi Indonesia dalam upaya global memerangi korupsi.
Oleh karena itu, isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi bakal dibahas dalam pertemuan pertama ACWG Putaran Ke-2 di Badung, Bali, Selasa (5/7).
ACWG Putaran Ke-2 mulai 5 hingga 8 Juli 2022, dihadiri oleh delegasi G20 dari sembilan negara secara langsung, sementara delegasi G20 dari 11 negara secara virtual.
Baca juga: KPK adakan Bimtek Masyarakat Antikorupsi untuk desa adat di Bali
Rolliansyah, yang saat ini menjabat Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri, mengatakan bahwa negara yang mengirim delegasinya untuk hadir secara langsung, yaitu Australia, India, Brasil, Inggris, Jerman, Prancis, Arab Saudi, dan Indonesia selaku tuan rumah.
Sementara itu, anggota G20 yang mengikuti agenda ACWG Putaran Ke-2 secara virtual, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Cina, Italia, Jepang, Kanada, Meksiko, Rusia, Turki, dan Uni Eropa.
Di samping anggota G20, negara lain yang hadir sebagai tamu undangan, antara lain, Kamboja (pada tahun ini menjabat sebagai Ketua ASEAN), Swiss, dan Spanyol.
Indonesia mengusulkan empat isu prioritas pada pertemuan ACWG yang merupakan rangkaian pertemuan G20 Jalur Sherpa.
Baca juga: KPK pilih 10 desa percontohan desa antikorupsi, di Badung Desa Kutuh
Empat isu itu, yaitu peningkatan kapasitas audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi, kerangka pengawasan regulasi dan supervisi pengaturan profesi hukum pada pencucian uang hasil korupsi/tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan pencegahan korupsi pada sektor energi terbarukan.
Dua isu lainnya, yaitu partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi serta kerangka pengawasan regulasi profesi hukum untuk kasus TPPU belum masuk dalam pembahasan tingkat tinggi (HLP) sehingga Indonesia mengusulkan dua isu itu dirangkum dalam kompendium atau rangkuman yang berisi pengalaman (best practices) negara-negara G20.
Isu pencegahan korupsi pada sektor energi terbarukan, kata Rolliansyah, bakal dirangkum menjadi background notes yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi anggota G20 dalam pertemuan mendatang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: ACWG Ke-2 fokus bahas peningkatan audit dalam pemberantasan korupsi
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022