Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2020 Provinsi Bali menurun 3,78 titik dibandingkan pada 2019, dan kini tercatat sebesar 77,59 titik, tapi capaian IDI Bali pada 2020 masih berada pada kategori “sedang”.

"Penurunan nilai IDI Bali pada tahun 2020 dipengaruhi turunnya nilai aspek lembaga demokrasi. Aspek ini menurun 23,52 poin. Sementara itu, dua aspek lain meningkat, yakni aspek hak-hak politik meningkat sebesar 0,69 titik dan aspek kebebasan sipil meningkat 6,27 titik," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pol Provinsi Bali, Dewa Putu Mantera, saat membuka diskusi kelompok terfokus IDI di Provinsi Bali, Selasa.

"IDI bukanlah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, meskipun hasilnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi suplemen dalam menyusun pembangunan politik agar terjadi peningkatan kualitas demokrasi sehingga wajah demokrasi di Provinsi Bali dapat mengalami perbaikan," kata dia.

Baca juga: Kesbangpol: Indeks Demokrasi di Bali turun tapi masih baik

Ia mengatakan, IDI adalah ukuran tingkat perkembangan Demokrasi Indonesia dengan menilai dinamika demokrasi yang terjadi di tingkat provinsi. IDI dirancang untuk memberikan gambaran dengan jelas mengenai naik turunnya kualitas demokrasi di daerah.

IDI juga sebagai alat untuk mengukur kualitas demokrasi suatu provinsi yang di dalamnya menilai kondisi dan dinamika demokrasi yang telah terjadi selama satu tahun

Mantera dalam kesempatan itu mengemukakan penggunaan metode baru dalam menilai IDI pada 2021. "Metode Baru berdasarkan tiga aspek dan 27 indikator yaitu aspek kebebasan (tujuh Indikator), aspek kesetaraan (tujuh indikator), dan kapasitas lembaga demokrasi (delapan Indikator).

Metode pengumpulan data IDI tetap menggunakan triangulasi yaitu mengkombinasikan antara metode pengumpulan kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang satu akan memvalidasi data yang di dapat dengan metode lain.

Baca juga: Di Bali, Menlu serukan pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam pemulihan COVID-19 (video)

Dalam FGD ini menampilkan beberapa pembicara, yakni Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Hanif Yahya, Kelompok Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan Provinsi Bali, AA Gede Oka Wisnu Murti, dosen ilmu pemerintahan Fisipol Universitas Warmadewa, I Nyoman Wiratmaja.

 

Pewarta: Adi Lazuardi

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022