Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Indonesia berada dalam posisi netral dan tidak memihak salah satu pihak terkait konflik antara Rusia dan Ukraina.
Selain menganut asas politik bebas aktif, Indonesia juga memiliki tanggung jawab moral sebagai pemegang Presidensi G20 untuk tidak berpihak secara politik kepada negara mana pun, kata Moeldoko saat menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
"Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mendukung Ukraina dan memberikan sanksi kepada Rusia, karena sebagai Presidensi G20 Indonesia harus merangkul semua negara anggota secara adil. Indonesia tidak memihak siapa pun dalam konflik ini,” katanya.
Indonesia tetap berada dalam posisi yang mendukung perdamaian dan menentang segala macam bentuk kekerasan oleh siapa pun. Namun, dia menyayangkan eskalasi perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
Baca juga: G20 serukan penghentian perang Rusia-Ukraina
Sementara itu, Vincent Piket menemui Moeldoko untuk membahas kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap ketidakpastian global di sektor ekonomi dan keamanan yang dipicu oleh perang antara Rusia-Ukraina.
"Uni Eropa meminta agar Indonesia menggunakan pengaruhnya sebagai Presidensi G20 untuk memberikan tekanan kepada Rusia agar menghentikan perang di Ukraina, karena sanksi merupakan salah satu kunci yang dapat mempengaruhi eskalasi perang Rusia-Ukraina. Sanksi dapat membuka peluang terjadinya negosiasi," kata Vincent dalam keterangan KSP di Jakarta, Jumat.
Merespons hal itu, Moeldoko mengatakan Indonesia akan mencatat semua kekhawatiran dan perhatian negara-negara di dunia. Dia juga mengapresiasi seruan global dan perhatian negara mitra kepada Indonesia.
Hal itu menandakan Indonesia telah memberikan peran dan pengaruh yang signifikan di panggung dunia, ujar Moeldoko.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022