Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Februari 2022 kembali mengalami surplus sebesar Rp19,7 triliun atau 0,11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Surplus APBN pada Februari tersebut sedikit melambat dari surplus pada bulan sebelumnya yang mencapai Rp28,9 triliun atau 0,16 persen terhadap PDB.
“Ini belum menggambarkan keseluruhan cerita tahun 2022 karena perjalanan masih cukup panjang dan masih cukup dinamis yang harus kita antisipasi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin.
Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp302,4 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp282,7 triliun.
Baca juga: Presiden: Kendaraan Listrik jadi solusi RI tekan Impor BBM
Pendapatan negara ini naik 37,7 persen (yoy) yaitu dari Rp219,6 triliun pada Februari tahun lalu menjadi Rp302,4 triliun. Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp256,2 triliun yang meningkat 40,9 persen dari Rp181,8 triliun pada Februari 2021 serta PNBP Rp46,2 triliun.
Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak Rp199,4 triliun yang naik 36,5 persen dari periode sama tahun lalu Rp146,1 triliun, serta kepabeanan dan cukai Rp56,7 triliun yang juga naik 59,3 persen dari Rp35,6 triliun.
Kinerja penerimaan pajak hingga Februari ditopang oleh pemulihan ekonomi yang terlihat dari baiknya Purchasing Managers' Index (PMI), harga komoditas serta ekspor dan impor.
Sementara untuk realisasi belanja negara per Februari 2022 masih tetap terjaga dengan baik yaitu sebesar Rp282,7 triliun atau 10,4 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.
Realisasi tersebut meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sebesar Rp78,6 triliun atau 8,3 persen dari pagu APBN dengan manfaat untuk pembayaran gaji dan tunjangan dan pendanaan kegiatan operasional K/L. Kemudian juga program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran bansos ke masyarakat.
Realisasi belanja negara juga termasuk belanja non-K/L yaitu Rp93,6 triliun yang sudah mencapai 9,4 persen dari pagu dengan alokasi untuk penyaluran subsidi energi dan pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan ASN.
Baca juga: Presiden perintahkan 40 persen APBN beli produk lokal
Selain itu realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turut menjadi bagian dari belanja negara dengan realisasi Rp110,5 triliun atau 14,4 persen terhadap APBN.
Realisasi TKDD tersebut didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat alur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS regular tahun 2022 tahap pertama.
Untuk keseimbangan primer APBN Februari 2022 tercatat mengalami surplus sebesar Rp61,7 triliun atau tumbuh 366,1 persen dari Februari 2021 yang mengalami defisit Rp22,9 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Surplus APBN pada Februari tersebut sedikit melambat dari surplus pada bulan sebelumnya yang mencapai Rp28,9 triliun atau 0,16 persen terhadap PDB.
“Ini belum menggambarkan keseluruhan cerita tahun 2022 karena perjalanan masih cukup panjang dan masih cukup dinamis yang harus kita antisipasi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin.
Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp302,4 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp282,7 triliun.
Baca juga: Presiden: Kendaraan Listrik jadi solusi RI tekan Impor BBM
Pendapatan negara ini naik 37,7 persen (yoy) yaitu dari Rp219,6 triliun pada Februari tahun lalu menjadi Rp302,4 triliun. Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp256,2 triliun yang meningkat 40,9 persen dari Rp181,8 triliun pada Februari 2021 serta PNBP Rp46,2 triliun.
Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak Rp199,4 triliun yang naik 36,5 persen dari periode sama tahun lalu Rp146,1 triliun, serta kepabeanan dan cukai Rp56,7 triliun yang juga naik 59,3 persen dari Rp35,6 triliun.
Kinerja penerimaan pajak hingga Februari ditopang oleh pemulihan ekonomi yang terlihat dari baiknya Purchasing Managers' Index (PMI), harga komoditas serta ekspor dan impor.
Sementara untuk realisasi belanja negara per Februari 2022 masih tetap terjaga dengan baik yaitu sebesar Rp282,7 triliun atau 10,4 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.
Realisasi tersebut meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sebesar Rp78,6 triliun atau 8,3 persen dari pagu APBN dengan manfaat untuk pembayaran gaji dan tunjangan dan pendanaan kegiatan operasional K/L. Kemudian juga program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi serta penyaluran bansos ke masyarakat.
Realisasi belanja negara juga termasuk belanja non-K/L yaitu Rp93,6 triliun yang sudah mencapai 9,4 persen dari pagu dengan alokasi untuk penyaluran subsidi energi dan pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan ASN.
Baca juga: Presiden perintahkan 40 persen APBN beli produk lokal
Selain itu realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turut menjadi bagian dari belanja negara dengan realisasi Rp110,5 triliun atau 14,4 persen terhadap APBN.
Realisasi TKDD tersebut didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat alur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS regular tahun 2022 tahap pertama.
Untuk keseimbangan primer APBN Februari 2022 tercatat mengalami surplus sebesar Rp61,7 triliun atau tumbuh 366,1 persen dari Februari 2021 yang mengalami defisit Rp22,9 triliun.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022