PT Pertamina (Persero) menyatakan tetap memasok solar subsidi meski kuotanya sudah melebihi 10 persen demi mengurangi antrian kendaraan di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar.
"Kami tetap suplai walaupun sekarang kondisinya over kuota, sehingga kami berharap tidak ada antrian atau kelangkaan," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.
Hingga Februari 2022, realisasi penyaluran solar subsidi di Indonesia mencapai 2,49 juta kiloliter sedangkan kuota ritel hanya 2,27 juta kiloliter atau sudah kelebihan sebanyak 227.580 kiloliter.
Baca juga: Nelayan Jembrana keluhkan harga solar
Nicke menjelaskan ada dua faktor penyebab kelangkaan solar subsidi, yakni gap antara suplai dengan permintaan dan disparitas harga antara solar subsidi dengan solar nonsubsidi.
Pada 2021, kuota solar subsidi Pertamina tercatat sebanyak 14,85 juta kiloliter dengan angka realisasi penyaluran sebesar 14,75 juta kiloliter atau turun 0,7 persen.
Namun pada 2022, kuota solar subsidi Pertamina ditargetkan sebanyak 14,05 juta kiloliter dengan angka estimasi permintaan mencapai 16 juta kiloliter atau naik 14 persen.
"Gap inilah yang menyebabkan terjadinya masalah dipasokan. Permintaan naik 10 persen tetapi dari sisi suplai itu kuotanya turun 5 persen," jelas Nicke.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi dengan solar nonsubsidi menyebabkan terjadinya potensi penyelewengan ke sektor industri besar.
Baca juga: Menteri BUMN: subsidi solar sekarang Rp2.000/liter
Saat ini perbedaan harga solar subsidi dengan solar nonsubsidi mencapai Rp7.800 per liter.
"Jadi dengan harga sekarang selisih solar subsidi dengan nonsubsidi sekitar Rp7.800 per liter, inilah yang kemudian mendorong shifting ataupun ada yang tidak tepat sasaran," ungkap Nicke.
Dalam rapat tersebut, Nicke meminta dukungan parlemen untuk menambah kuota solar subsidi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini.
"Kami mohon dukungan jika memang solar subsidi ini bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, maka kuotanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan," ucap Nicke.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Kami tetap suplai walaupun sekarang kondisinya over kuota, sehingga kami berharap tidak ada antrian atau kelangkaan," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.
Hingga Februari 2022, realisasi penyaluran solar subsidi di Indonesia mencapai 2,49 juta kiloliter sedangkan kuota ritel hanya 2,27 juta kiloliter atau sudah kelebihan sebanyak 227.580 kiloliter.
Baca juga: Nelayan Jembrana keluhkan harga solar
Nicke menjelaskan ada dua faktor penyebab kelangkaan solar subsidi, yakni gap antara suplai dengan permintaan dan disparitas harga antara solar subsidi dengan solar nonsubsidi.
Pada 2021, kuota solar subsidi Pertamina tercatat sebanyak 14,85 juta kiloliter dengan angka realisasi penyaluran sebesar 14,75 juta kiloliter atau turun 0,7 persen.
Namun pada 2022, kuota solar subsidi Pertamina ditargetkan sebanyak 14,05 juta kiloliter dengan angka estimasi permintaan mencapai 16 juta kiloliter atau naik 14 persen.
"Gap inilah yang menyebabkan terjadinya masalah dipasokan. Permintaan naik 10 persen tetapi dari sisi suplai itu kuotanya turun 5 persen," jelas Nicke.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa disparitas harga yang tinggi antara solar subsidi dengan solar nonsubsidi menyebabkan terjadinya potensi penyelewengan ke sektor industri besar.
Baca juga: Menteri BUMN: subsidi solar sekarang Rp2.000/liter
Saat ini perbedaan harga solar subsidi dengan solar nonsubsidi mencapai Rp7.800 per liter.
"Jadi dengan harga sekarang selisih solar subsidi dengan nonsubsidi sekitar Rp7.800 per liter, inilah yang kemudian mendorong shifting ataupun ada yang tidak tepat sasaran," ungkap Nicke.
Dalam rapat tersebut, Nicke meminta dukungan parlemen untuk menambah kuota solar subsidi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini.
"Kami mohon dukungan jika memang solar subsidi ini bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, maka kuotanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan," ucap Nicke.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022