Para menteri keuangan G20 pada Jumat (18/2/2022) berkomitmen kembali untuk menerapkan perombakan global aturan pajak perusahaan lintas batas tahun depan dalam menghadapi kekhawatiran bahwa memenuhi tenggat waktu bisa terbukti sulit.
Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang telah menggiring negosiasi kesepakatan sejak awal, mengatakan bahwa itu "masih di jalur" tetapi akan membutuhkan kompromi politik untuk mulai berlaku tahun depan.
Batas waktu secara luas dianggap sangat ambisius, paling tidak karena pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang berjuang untuk meloloskan undang-undang yang akan membawa hukum AS sejalan dengan kesepakatan global.
Negosiasi selama bertahun-tahun mencapai puncaknya Oktober lalu ketika hampir 140 negara mencapai kesepakatan tentang tarif pajak minimum 15 persen pada perusahaan multinasional dan setuju untuk mempersulit perusahaan seperti Google, Amazon dan Facebook untuk menghindari pajak dengan memarkir keuntungan di yurisdiksi pajak rendah.
Baca juga: Presiden optimistis pertemuan FMCBG bisa rumuskan langkah konkret
Rincian teknis sedang dibahas di OECD yang berbasis di Paris sehingga negara-negara dapat membawa aturan baru ke dalam buku hukum mereka pada tahun depan.
Para menteri keuangan G20 mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama setelah pertemuan pada Jumat (18/2/2022) bahwa mereka berkomitmen untuk memastikan aturan baru akan mulai berlaku di tingkat global pada tahun 2023.
"Namun, tugas ini berat dan kami membutuhkan dukungan politik Anda dan mengarahkan untuk memastikan bahwa kemajuan dibuat pada waktu yang tepat," kata Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam sebuah laporan kepada para menteri keuangan G20.
"Kami perlu mengandalkan kemampuan Anda untuk berkompromi guna memastikan bahwa kami memberikan tepat waktu," tambahnya.
Perjanjian pajak sebelumnya yang kurang luas jangkauannya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diterapkan karena negara-negara menyeret kaki mereka untuk memperbarui kode pajak mereka.
"Pertanyaan kuncinya adalah implementasi dari kesepakatan politik kita. Tidak ada kata mundur, kita harus bergerak," kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire kepada rekan-rekannya selama pertemuan tersebut.
Baca juga: Deputi Keuangan dan Bank Sentral G20 bahas Usulan Komunike Pemulihan Ekonomi
Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan: "Ini adalah jadwal yang ambisius, tetapi juga merupakan proyek besar dan penting untuk keadilan pajak internasional."
Le Maire mengundang rekan-rekan G20-nya untuk datang ke Paris pada Juni guna menandatangani kerangka hukum multilateral baru yang diperlukan untuk mengimplementasikan pilar pertama perjanjian, yang mempersulit raksasa digital untuk memarkir keuntungan di negara-negara dengan pajak rendah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang telah menggiring negosiasi kesepakatan sejak awal, mengatakan bahwa itu "masih di jalur" tetapi akan membutuhkan kompromi politik untuk mulai berlaku tahun depan.
Batas waktu secara luas dianggap sangat ambisius, paling tidak karena pemerintahan Presiden AS Joe Biden sedang berjuang untuk meloloskan undang-undang yang akan membawa hukum AS sejalan dengan kesepakatan global.
Negosiasi selama bertahun-tahun mencapai puncaknya Oktober lalu ketika hampir 140 negara mencapai kesepakatan tentang tarif pajak minimum 15 persen pada perusahaan multinasional dan setuju untuk mempersulit perusahaan seperti Google, Amazon dan Facebook untuk menghindari pajak dengan memarkir keuntungan di yurisdiksi pajak rendah.
Baca juga: Presiden optimistis pertemuan FMCBG bisa rumuskan langkah konkret
Rincian teknis sedang dibahas di OECD yang berbasis di Paris sehingga negara-negara dapat membawa aturan baru ke dalam buku hukum mereka pada tahun depan.
Para menteri keuangan G20 mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama setelah pertemuan pada Jumat (18/2/2022) bahwa mereka berkomitmen untuk memastikan aturan baru akan mulai berlaku di tingkat global pada tahun 2023.
"Namun, tugas ini berat dan kami membutuhkan dukungan politik Anda dan mengarahkan untuk memastikan bahwa kemajuan dibuat pada waktu yang tepat," kata Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam sebuah laporan kepada para menteri keuangan G20.
"Kami perlu mengandalkan kemampuan Anda untuk berkompromi guna memastikan bahwa kami memberikan tepat waktu," tambahnya.
Perjanjian pajak sebelumnya yang kurang luas jangkauannya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diterapkan karena negara-negara menyeret kaki mereka untuk memperbarui kode pajak mereka.
"Pertanyaan kuncinya adalah implementasi dari kesepakatan politik kita. Tidak ada kata mundur, kita harus bergerak," kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire kepada rekan-rekannya selama pertemuan tersebut.
Baca juga: Deputi Keuangan dan Bank Sentral G20 bahas Usulan Komunike Pemulihan Ekonomi
Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner mengatakan: "Ini adalah jadwal yang ambisius, tetapi juga merupakan proyek besar dan penting untuk keadilan pajak internasional."
Le Maire mengundang rekan-rekan G20-nya untuk datang ke Paris pada Juni guna menandatangani kerangka hukum multilateral baru yang diperlukan untuk mengimplementasikan pilar pertama perjanjian, yang mempersulit raksasa digital untuk memarkir keuntungan di negara-negara dengan pajak rendah.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022