Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat jumlah merchant Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga 5 November 2021 mencapai 363.555 unit atau melebihi dari target pada 2021 sebanyak 363.100 unit.

"Astungkara (atas izin Tuhan), Bali akhirnya mencapai dan bahkan sudah melebihi dari target yang ditetapkan," kata Kepala KPwBI Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Jumat.

Merchant QRIS di Pulau Dewata itu didominasi usaha mikro (54 persen), disusul usaha kecil (30 persen), usaha menengah (11 persen), usaha besar (4,6 persen) dan lainnya (0,3 persen).

Baca juga: BI: Merchant QRIS di Bali didominasi usaha berskala mikro

Dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali, tiga daerah yang dengan sebaran merchant QRIS terbanyak yakni Kota Denpasar 159.456 (44 persen), Kabupaten Badung 99.107 (28 persen) dan Kabupaten Gianyar dengan 36.644 unit (10 persen).

Selanjutnya, Kabupaten Buleleng 22.655 merchant (6 persen), Kabupaten Tabanan 18.036 (5 persen), Kabupaten Karangasem 8.424 (2 persen), Kabupaten Jembrana 7.307 (2 persen), Kabupaten Klungkung 6.939 (2 persen), dan terkecil di Kabupaten Bangli sebanyak 4.987 unit (1 persen).

Volume dan nominal transaksi penggunaan QRIS di Bali pun terus meningkat dengan rata-rata per bulan sebanyak 407 ribu transaksi, dengan nominal Rp32,4 miliar atau tumbuh dua kali lipat dibandingkan dengan rata-rata transaksi pada 2020.

Menurut Trisno, keberhasilan pencapaian merchant QRIS ini tidak terlepas dari edukasi dan sosialisasi yang dilakukan Bank Indonesia bersama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan juga sosialisasi melalui berbagai media.

Baca juga: BI: Bali peringkat ketujuh jumlah merchant QRIS tertinggi di Indonesia

Meskipun target pencapaian QRIS untuk tahun ini sudah terlampaui, pihaknya tetap mendorong digitalisasi semua sektor ekonomi, termasuk nantinya juga akan menyasar sektor pendidikan.

"QRIS ini kami akan terus 'ngegas' untuk melebihi target sampai Desember. Moga-moga bisa mendekati angka 400 ribu merchant," ucap mantan Kepala KPwBI DKI Jakarta itu.

Pihaknya optimistis digitalisasi semua sektor ekonomi di Pulau Dewata bisa secepatnya karena generasi milenial sudah di atas 50 persen sebagai customer.

Trisno menambahkan dirinya telah berbicara dengan Kepala LLDikti Wilayah VIII Prof Dr I Nengah Dasi Astawa untuk digitalisasi sistem pembayaran di semua perguruan tinggi dan akademi di Provinsi Bali.

"Kami bersama sejumlah stakeholder seperti pemerintah daerah, asosiasi usaha, perguruan tinggi, masyarakat dan sebagainya akan terus berupaya untuk menjadikan Bali sebagai Pulau Digital sehingga berbagai transaksi digital dapat menggunakan QRIS," ujarnya.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati

Editor : Edy M Yakub


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021