Ketua Tanggap Darurat Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Annas Radin Syarif menyatakan informasi tidak benar atau hoaks terkait COVID-19 dan vaksin masih menjadi salah satu tantangan untuk mendorong program vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat adat.
Dalam diskusi virtual yang dipantau dari Jakarta, Rabu, Annas mengatakan ada rasa enggan dan ketakutan di beberapa masyarakat adat untuk pergi ke rumah sakit akibat kondisi di perkotaan yang tidak menentu dan adanya berita tidak benar terkait COVID-19.
Baca juga: DPD RI ajak generasi muda lawan hoaks vaksinasi
"Berita-berita yang masih berseliweran di kalangan mereka yang tidak benar terkait COVID-19, sehingga mereka banyak yang agak takut. Ini yang jadi tantangan AMAN untuk mensosialisasikannya," kata Annas dalam diskusi berjudul "Tantangan Vaksinasi Inklusif Bagi Masyarakat Adat & Kelompok Rentan" yang diadakan Lapor COVID-19.
Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berusaha merangkul masyarakat adat untuk vaksinasi COVID-19, termasuk program vaksinasi yang dilakukan terhadap masyarakat Suku Badui pada Oktober lalu.
Namun, kata Annas, masih perlunya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat adat terkait program vaksinasi COVID-19. Dia memberikan contoh bagaimana di Suku Badui masih terdapat masyarakat yang memiliki keraguan untuk menjalani vaksinasi.
Faktor kurangnya pemahaman dan isu budaya ikut menjadi tantangan dalam penyebaran vaksin di masyarakat adat, terutama masyarakat adat yang memiliki budaya yang pantang menggunakan teknologi seperti Badui Dalam.
"Kalau vaksin langsung di daerah situ diadakan, langsung disuntik, mereka belum tentu mau. Kenapa? Ada yang kemarin belum selesai soal sosialisasi," katanya.
Baca juga: Satgas NU: pemberantasan hoaks COVID-19 jadi program prioritas
Menurutnya, sempat terjadi penurunan minat vaksinasi di kalangan masyarakat hukum adat. Selain karena hoaks terkait vaksin dan COVID-19, terdapat juga kekhawatiran mengenai kejelasan jumlah dosis vaksin yang diberikan kepada masyarakat adat.
"Selama menunggu juga banyak perubahan-perubahan informasi yang mungkin buat masyarakat adat jadi ragu. Soal sosialisasi jadi penting dan yang kedua soal lokasi vaksin," katanya.
Permasalahan lokasi vaksin itu karena tidak semua masyarakat adat berada di daerah yang dapat terjangkau dengan mudah.
Untuk itu, dia menyarankan petugas kesehatan mendatangi desa-desa masyarakat adat, selain untuk melakukan sosialisasi, para petugas kesehatan juga dapat dilibatkan dalam menentukan sentra vaksinasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
Dalam diskusi virtual yang dipantau dari Jakarta, Rabu, Annas mengatakan ada rasa enggan dan ketakutan di beberapa masyarakat adat untuk pergi ke rumah sakit akibat kondisi di perkotaan yang tidak menentu dan adanya berita tidak benar terkait COVID-19.
Baca juga: DPD RI ajak generasi muda lawan hoaks vaksinasi
"Berita-berita yang masih berseliweran di kalangan mereka yang tidak benar terkait COVID-19, sehingga mereka banyak yang agak takut. Ini yang jadi tantangan AMAN untuk mensosialisasikannya," kata Annas dalam diskusi berjudul "Tantangan Vaksinasi Inklusif Bagi Masyarakat Adat & Kelompok Rentan" yang diadakan Lapor COVID-19.
Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berusaha merangkul masyarakat adat untuk vaksinasi COVID-19, termasuk program vaksinasi yang dilakukan terhadap masyarakat Suku Badui pada Oktober lalu.
Namun, kata Annas, masih perlunya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat adat terkait program vaksinasi COVID-19. Dia memberikan contoh bagaimana di Suku Badui masih terdapat masyarakat yang memiliki keraguan untuk menjalani vaksinasi.
Faktor kurangnya pemahaman dan isu budaya ikut menjadi tantangan dalam penyebaran vaksin di masyarakat adat, terutama masyarakat adat yang memiliki budaya yang pantang menggunakan teknologi seperti Badui Dalam.
"Kalau vaksin langsung di daerah situ diadakan, langsung disuntik, mereka belum tentu mau. Kenapa? Ada yang kemarin belum selesai soal sosialisasi," katanya.
Baca juga: Satgas NU: pemberantasan hoaks COVID-19 jadi program prioritas
Menurutnya, sempat terjadi penurunan minat vaksinasi di kalangan masyarakat hukum adat. Selain karena hoaks terkait vaksin dan COVID-19, terdapat juga kekhawatiran mengenai kejelasan jumlah dosis vaksin yang diberikan kepada masyarakat adat.
"Selama menunggu juga banyak perubahan-perubahan informasi yang mungkin buat masyarakat adat jadi ragu. Soal sosialisasi jadi penting dan yang kedua soal lokasi vaksin," katanya.
Permasalahan lokasi vaksin itu karena tidak semua masyarakat adat berada di daerah yang dapat terjangkau dengan mudah.
Untuk itu, dia menyarankan petugas kesehatan mendatangi desa-desa masyarakat adat, selain untuk melakukan sosialisasi, para petugas kesehatan juga dapat dilibatkan dalam menentukan sentra vaksinasi.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021