Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perhatian lebih serta melakukan revitalisasi terhadap infrastruktur, peran, dan fungsi keraton di Indonesia agar kekayaan budaya nasional itu tidak punah akibat termakan zaman, karena kini tinggal 54 dari 250 keraton di Nusantara.
"Mengingat kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran keraton di berbagai daerah, juga keraton merupakan salah satu sumber seni dan seni budaya bangsa," kata dia, setelah menerima delegasi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), di Jakarta, Rabu.
Delegasi FSKN yang hadir antara lain penasihat FSKN, Teuku Rafly Pasya dan Evi Oktavia, Ketua Umum FSKN, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr AA Mapparessa, Sekretaris Umum FSKN, Rd Hanif Radinal, Ketua Departemen Antar Lembaga FSKN, Teuku Rassya Pasha, dan Kepala Sekretariat FSKN, Ahmad Jazuli.
Soesatyo mengatakan, dari 250 keraton sebelum kemerdekaan, setidaknya kini tinggal 54 keraton, itu pun mayoritas sedang terseok-seok agar tetap berdiri dan melestarikan adat dan kebudayaannya. "Dukungan pemerintah dalam merevitalisasi fisik, peran, dan fungsi keraton sangat diperlukan," ujar dia.
Baca juga: Fakta tentang masyarakat adat di Indonesia
Menurut dia, secara peraturan perundangan hingga anggaran, komitmen pemerintah dalam memajukan kebudayaan nasional tidak perlu diragukan. "Hanya tinggal pelaksanaannya di lapangan. Pelibatan keraton ini sangat penting dan tak boleh terlupakan," katanya.
Ia mengatakan pemerintah bisa memanfaatkan Dana Abadi Kebudayaan, yang menurut laporan Kementerian Keuangan pada April 2021 jumlahnya sudah mencapai Rp1 triliun.
Pemerintah pada 2019 juga sudah menyetujui Dana Abadi Kebudayaan yang setiap tahun akan terus ditingkatkan hingga mencapai Rp5 triliun.
Menurut dia, revitalisasi keraton tidak boleh dipandang sebagai pengeluaran, apalagi dianggap membebani keuangan negara. Revitalisasi keraton harus dipandang sebagai investasi sosial dan budaya yang pada akhirnya justru akan mendatangkan berbagai manfaat, termasuk manfaat ekonomi.
"Karena dengan semakin baiknya infrastruktur yang dimiliki keraton akan semakin mendatangkan minat masyarakat untuk berkunjung ke sana. Pada akhirnya masyarakat bisa semakin mencintai seni dan budayanya," kata dia.
Baca juga: Musik tradisi Nusantara akan didata Kemendikbudristek untuk dikembangkan
Ia bilang, sejak 2019 pemerintah telah menyalurkan dana alokasi khusus kebudayaan ke berbagai pemerintah daerah dengan total mencapai Rp500 miliar.
Dari segi besaran anggaran dan cakupan pemerintah daerah yang menerima, jumlahnya memang masih terbatas, namun akan terus ditingkatkan setiap tahun.
"Pemerintah daerah bisa memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan melalui keraton," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Mengingat kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran keraton di berbagai daerah, juga keraton merupakan salah satu sumber seni dan seni budaya bangsa," kata dia, setelah menerima delegasi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), di Jakarta, Rabu.
Delegasi FSKN yang hadir antara lain penasihat FSKN, Teuku Rafly Pasya dan Evi Oktavia, Ketua Umum FSKN, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Dr AA Mapparessa, Sekretaris Umum FSKN, Rd Hanif Radinal, Ketua Departemen Antar Lembaga FSKN, Teuku Rassya Pasha, dan Kepala Sekretariat FSKN, Ahmad Jazuli.
Soesatyo mengatakan, dari 250 keraton sebelum kemerdekaan, setidaknya kini tinggal 54 keraton, itu pun mayoritas sedang terseok-seok agar tetap berdiri dan melestarikan adat dan kebudayaannya. "Dukungan pemerintah dalam merevitalisasi fisik, peran, dan fungsi keraton sangat diperlukan," ujar dia.
Baca juga: Fakta tentang masyarakat adat di Indonesia
Menurut dia, secara peraturan perundangan hingga anggaran, komitmen pemerintah dalam memajukan kebudayaan nasional tidak perlu diragukan. "Hanya tinggal pelaksanaannya di lapangan. Pelibatan keraton ini sangat penting dan tak boleh terlupakan," katanya.
Ia mengatakan pemerintah bisa memanfaatkan Dana Abadi Kebudayaan, yang menurut laporan Kementerian Keuangan pada April 2021 jumlahnya sudah mencapai Rp1 triliun.
Pemerintah pada 2019 juga sudah menyetujui Dana Abadi Kebudayaan yang setiap tahun akan terus ditingkatkan hingga mencapai Rp5 triliun.
Menurut dia, revitalisasi keraton tidak boleh dipandang sebagai pengeluaran, apalagi dianggap membebani keuangan negara. Revitalisasi keraton harus dipandang sebagai investasi sosial dan budaya yang pada akhirnya justru akan mendatangkan berbagai manfaat, termasuk manfaat ekonomi.
"Karena dengan semakin baiknya infrastruktur yang dimiliki keraton akan semakin mendatangkan minat masyarakat untuk berkunjung ke sana. Pada akhirnya masyarakat bisa semakin mencintai seni dan budayanya," kata dia.
Baca juga: Musik tradisi Nusantara akan didata Kemendikbudristek untuk dikembangkan
Ia bilang, sejak 2019 pemerintah telah menyalurkan dana alokasi khusus kebudayaan ke berbagai pemerintah daerah dengan total mencapai Rp500 miliar.
Dari segi besaran anggaran dan cakupan pemerintah daerah yang menerima, jumlahnya memang masih terbatas, namun akan terus ditingkatkan setiap tahun.
"Pemerintah daerah bisa memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan pemajuan kebudayaan melalui keraton," kata dia.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021