New York (Antara Bali/PRNewswire-USNewswire) - Anggota Two-State Solution Caucus di Knesset mendengar presentasi dari OneVoice Israel pada hari Rabu, dengan memperingatkan bahwa Otoritas Palestina berada di ambang kehancuran ekonomi.
Lebih dari 100 warga yang peduli bergabung dengan belasan anggota parlemen, antara lain Ketua Caucus MK Yoel Hasson dan MK Amir Peretz, dalam diskusi dengan OneVoice Israel tentang dampak perekonomian Palestina yang tengah dalam masa krisis serta pembahasan mengenai perdamaian yang terhenti pada politik dan keamanan Israel. Laporan yang disiapkan oleh Gershon Baskin, ahli masalah hubungan Israel-Palestina, mengungkapkan bagaimana krisis ekonomi sangat berbahaya terkait dengan pergeseran opini negatif publik tentang kemungkinan dalam mengakhiri pendudukan dan memperoleh solusi bagi kedua negara.
"Perpaduan yang berbahaya ini meningkatkan peluang perubahan dalam kepemimpinan Palestina saat tidak adanya kepemimpinan yang lebih ideal untuk perdamaian," kata Baskin. "Semakin banyak warga Israel dan Palestina yang kehilangan keyakinan bahwa masih ada solusi yang memungkinkan bagi kedua negara, yang menciptakan kepentingan bagi langkah politik yang positif untuk kedua belah pihak," tambahnya.
Pertumbuhan perekonomian di Palestina mengalami penurunan tajam sejauh ini pada tahun 2012, menurun dari 9% selama kwartal pertama tahun lalu hingga 5,4% tahun ini, berdasarkan laporan dari data Kementerian Keuangan Palestina, petugas keamanan Palestina tingkat tinggi, dan World Bank. Otoritas Palestina mengakumulasi hutang nasional sebesar $1,5 miliar, selain itu hutang sebesar $1,2 miliar kepada bank swasta lokal.
Dengan pembatasan ekspor di Palestina dan sebagian dari ketidakpastian anggaran Otoritas pada pengalihan pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel - meskipun dibatasi oleh hukum - bagi mereka, pemerintah Palestina telah berupaya keras membayar 153.000 pekerja sektor publik, antara lain 30.000 petugas keamanan.
"Prospek untuk mengakhiri masa pendudukan tengah menyempit sementara pertumbuhan ekonomi Palestina tertinggal di belakang, sehingga menciptakan kondisi untuk babak lain pertumpahan darah," ujar Tal Harris, Direktur Eksekutif OneVoice Israel. "Alternatif untuk perdamaian bukan merupakan status quo; alternatif untuk perdamaian ini adalah perang. Solusinya terletak pada mengurangi ketergantungan Palestina pada Israel dan memungkinkan mereka membangun negara independen dalam perdamaian dengan seluruh negara tetangganya."
Laporan ini juga mencatat ketidakmampuan Otoritas Palestina untuk mencari bantuan dari International Monetary Fund (IMF) karena kurangnya status negara yang diakui secara internasional. Anggota Two-State Solution Caucus Knesset yang hadir, mewakili Kadima, Labor, Meretz dan Hadash, menemukan berbagai fakta yang membuka mata dan menekankan kepentingan untuk kembali ke negosiasi.
"Krisis keuangan parah Otoritas Palestina dan dampak yang diumumkan dalam diskusi ini pasti membuat orang merasa tidak tenang," ungkap MK Yoel Hasson (Kadima). "Perdana Menteri harus menghentikan kebijakan untuk tidak bertindak pada status quo politik, yang tidak melayani kepentingan Israel."
Ke-35 anggota Two-State Solution Caucus, yang dibentuk dan diciptakan oleh OneVoice Israel dan MK Hasson, memastikan solusi dua negara masih menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintah Israel dan menjaga tekanan untuk mengakhiri konflik.
OneVoice adalah gerakan masyarakat kelas bawah internasional yang bertujuan memperkuat suara warga biasa di Israel dan Palestina, memberdayakan mereka untuk menuntut solusi dua negara. Gerakan ini mendidik dan melatih kaum muda Israel dan Palestina dalam kemampuan kepemimpinan, aktivitas yang bukan kekerasan, dan prinsip demokratis. Untuk mendukung dan berkontribusi pada OneVoice, bergabunglah dengan kami di www.onevoicemovement.org.(Press Release/ADT/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
Lebih dari 100 warga yang peduli bergabung dengan belasan anggota parlemen, antara lain Ketua Caucus MK Yoel Hasson dan MK Amir Peretz, dalam diskusi dengan OneVoice Israel tentang dampak perekonomian Palestina yang tengah dalam masa krisis serta pembahasan mengenai perdamaian yang terhenti pada politik dan keamanan Israel. Laporan yang disiapkan oleh Gershon Baskin, ahli masalah hubungan Israel-Palestina, mengungkapkan bagaimana krisis ekonomi sangat berbahaya terkait dengan pergeseran opini negatif publik tentang kemungkinan dalam mengakhiri pendudukan dan memperoleh solusi bagi kedua negara.
"Perpaduan yang berbahaya ini meningkatkan peluang perubahan dalam kepemimpinan Palestina saat tidak adanya kepemimpinan yang lebih ideal untuk perdamaian," kata Baskin. "Semakin banyak warga Israel dan Palestina yang kehilangan keyakinan bahwa masih ada solusi yang memungkinkan bagi kedua negara, yang menciptakan kepentingan bagi langkah politik yang positif untuk kedua belah pihak," tambahnya.
Pertumbuhan perekonomian di Palestina mengalami penurunan tajam sejauh ini pada tahun 2012, menurun dari 9% selama kwartal pertama tahun lalu hingga 5,4% tahun ini, berdasarkan laporan dari data Kementerian Keuangan Palestina, petugas keamanan Palestina tingkat tinggi, dan World Bank. Otoritas Palestina mengakumulasi hutang nasional sebesar $1,5 miliar, selain itu hutang sebesar $1,2 miliar kepada bank swasta lokal.
Dengan pembatasan ekspor di Palestina dan sebagian dari ketidakpastian anggaran Otoritas pada pengalihan pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel - meskipun dibatasi oleh hukum - bagi mereka, pemerintah Palestina telah berupaya keras membayar 153.000 pekerja sektor publik, antara lain 30.000 petugas keamanan.
"Prospek untuk mengakhiri masa pendudukan tengah menyempit sementara pertumbuhan ekonomi Palestina tertinggal di belakang, sehingga menciptakan kondisi untuk babak lain pertumpahan darah," ujar Tal Harris, Direktur Eksekutif OneVoice Israel. "Alternatif untuk perdamaian bukan merupakan status quo; alternatif untuk perdamaian ini adalah perang. Solusinya terletak pada mengurangi ketergantungan Palestina pada Israel dan memungkinkan mereka membangun negara independen dalam perdamaian dengan seluruh negara tetangganya."
Laporan ini juga mencatat ketidakmampuan Otoritas Palestina untuk mencari bantuan dari International Monetary Fund (IMF) karena kurangnya status negara yang diakui secara internasional. Anggota Two-State Solution Caucus Knesset yang hadir, mewakili Kadima, Labor, Meretz dan Hadash, menemukan berbagai fakta yang membuka mata dan menekankan kepentingan untuk kembali ke negosiasi.
"Krisis keuangan parah Otoritas Palestina dan dampak yang diumumkan dalam diskusi ini pasti membuat orang merasa tidak tenang," ungkap MK Yoel Hasson (Kadima). "Perdana Menteri harus menghentikan kebijakan untuk tidak bertindak pada status quo politik, yang tidak melayani kepentingan Israel."
Ke-35 anggota Two-State Solution Caucus, yang dibentuk dan diciptakan oleh OneVoice Israel dan MK Hasson, memastikan solusi dua negara masih menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintah Israel dan menjaga tekanan untuk mengakhiri konflik.
OneVoice adalah gerakan masyarakat kelas bawah internasional yang bertujuan memperkuat suara warga biasa di Israel dan Palestina, memberdayakan mereka untuk menuntut solusi dua negara. Gerakan ini mendidik dan melatih kaum muda Israel dan Palestina dalam kemampuan kepemimpinan, aktivitas yang bukan kekerasan, dan prinsip demokratis. Untuk mendukung dan berkontribusi pada OneVoice, bergabunglah dengan kami di www.onevoicemovement.org.(Press Release/ADT/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012