Kesbangpol Denpasar ajak TNI-Polri awasi Pemilu 2024

 

"Permasalahan yang perlu diantisipasi untuk pertama adalah aturan atau regulasi terkait penyelenggaraan Pemilu," kata staf Kesbangpol Denpasar A.A. Arisudana dalam keterangan pers yang diterima di Denpasar, Bali, Rabu.

 

Terkait dengan ketersediaan anggaran, proses dan tahapan yang dilaksanakan, ia mengatakan hal itu juga perlu untuk diawasi, apalagi dalam situasi kondisi pandemi yang hingga saat ini belum diketahui kapan berakhirnya.

 

"Pada Bulan Oktober 2022 akan berlangsung Pilkades di empat desa di wilayah Kota Denpasar tersebut yang akan menjadi acuan kami melihat sebuah kekuatan politik di Desa karena tidak menutup kemungkinan akan didukung oleh parpol," katanya. 

 

Menurutnya, pada tanggal 21 Februari 2024 yang berdekatan dengan Hari Raya Galungan, juga bisa mengganggu persiapan pemilu. Kata dia, sekarang pemilu sangat panjang dan sangat berat karena tahun 2019 banyak menjadi korban, khususnya bagi penyelenggara.

Baca juga: Kesbangpol: Indeks Demokrasi di Bali turun tapi masih baik

 

Menurutnya, dilihat dari peta dan kekuatan politik hasil pelaksanaan Pilkades ini, yang mana pemenang dalam Pilkades akan berbanding lurus dengan kemenangan parpol saat Pemilu berikutnya.

 

"Terkait penanganan konflik, seperti yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu, ada hal yang terlewatkan yaitu pada bulan Oktober 2022 kami di Denpasar akan menyelenggarakan Pilkades serentak," katanya.

 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Badung I Ketut Alit Astasoma mengatakan Tahun 2024 merupakan pemilu serentak dan kapan berakhirnya pandemi COVID-19 tidak bisa diprediksi yang dapat berpengaruh terhadap ekonomi maupun kehidupan masyarakat.

 

"Di Internal kami juga ada problem dengan adanya tahapan yang sangat panjang baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, Terkait dengan kegiatan politik kami sudah gandeng semua stakeholder untuk diajak bekerja dalam rangka menyambut pemilu ini," katanya.