Kabupaten Badung, Bali, berhasil menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
APE merupakan bentuk penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan dan stakeholder pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
"Penghargaan ini sebagai bukti Komitmen Pemkab Badung dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Rabu.
Ia mengatakan, pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender sangat sejalan dengan komitmen Pemkab Badung yaitu dengan ditetapkannya sembilan prioritas pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2019-2024, satu diantaranya adalah Program Perlindungan sosial dan Pengarusutamaan Gender.
Baca juga: Perempuan Bali bertahan di tengah pandemi COVID-19
Kebijakan itu juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Badung Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender. Pemkab Badung juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan telah setara dan adil bagi perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya.
Bupati Giri Prasta menjelaskan, kebijakan strategis Pemkab Badung juga telah memberi manfaat dalam beberapa indikator PUG diantaranya meningkatnya indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 95 menjadi 95.1, meningkatnya partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai politik 33,5 persen.
Meningkatnya keterpilihan perempuan di legislatif (DPRD) dari enam persen menjadi 23 persen, santunan bagi lansia, pembebasan biaya pendidikan pada anak sekolah serta bantuan pakaian dan perangkat pendukung pendidikan.
Selain itu, perhatian yang optimal pada disabilitas sesuai dengan kebutuhan, tatalaksana pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dengan cepat dan tepat sesuai dengan SOP serta dukungan penganggaran pelaksanaan kegiatan yang mendukung PUG di semua Organisasi Perangkat Daerah dengan membentuk focal point dan analisis anggaran berbasis gender.
"Kami akan selalu berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan PUG secara optimal pada tatanan OPD, desa dan masyarakat serta akan berusaha meningkatkan standar yang telah ditetapkan sehingga Badung dapat meningkatkan kategori penghargaan APE pada tahun berikutnya," ungkap Bupati Giri Prasta.
Baca juga: Menteri PPPA tekankan pentingnya kesetaraan gender dimulai dari desa
Pihaknya juga berterima kasih kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Badung.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
APE merupakan bentuk penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan dan stakeholder pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
"Penghargaan ini sebagai bukti Komitmen Pemkab Badung dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Rabu.
Ia mengatakan, pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender sangat sejalan dengan komitmen Pemkab Badung yaitu dengan ditetapkannya sembilan prioritas pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2019-2024, satu diantaranya adalah Program Perlindungan sosial dan Pengarusutamaan Gender.
Baca juga: Perempuan Bali bertahan di tengah pandemi COVID-19
Kebijakan itu juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Badung Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender. Pemkab Badung juga memastikan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan telah setara dan adil bagi perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya.
Bupati Giri Prasta menjelaskan, kebijakan strategis Pemkab Badung juga telah memberi manfaat dalam beberapa indikator PUG diantaranya meningkatnya indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 95 menjadi 95.1, meningkatnya partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai politik 33,5 persen.
Meningkatnya keterpilihan perempuan di legislatif (DPRD) dari enam persen menjadi 23 persen, santunan bagi lansia, pembebasan biaya pendidikan pada anak sekolah serta bantuan pakaian dan perangkat pendukung pendidikan.
Selain itu, perhatian yang optimal pada disabilitas sesuai dengan kebutuhan, tatalaksana pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dengan cepat dan tepat sesuai dengan SOP serta dukungan penganggaran pelaksanaan kegiatan yang mendukung PUG di semua Organisasi Perangkat Daerah dengan membentuk focal point dan analisis anggaran berbasis gender.
"Kami akan selalu berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan PUG secara optimal pada tatanan OPD, desa dan masyarakat serta akan berusaha meningkatkan standar yang telah ditetapkan sehingga Badung dapat meningkatkan kategori penghargaan APE pada tahun berikutnya," ungkap Bupati Giri Prasta.
Baca juga: Menteri PPPA tekankan pentingnya kesetaraan gender dimulai dari desa
Pihaknya juga berterima kasih kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Badung.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021