Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry mendorong gabungan kelompok tani yang telah menerima bantuan program Sistem Pertanian Terpadu (Sipadu) untuk memproduksi pupuk organik bersertifikasi, sehingga bisa lebih meningkatkan pendapatan yang diperoleh.
"Setelah kami cek ke lapangan terhadap beberapa unit Sipadu atau yang sebelumnya dikenal dengan Simantri, mereka yang masih jalan itu membutuhkan pendampingan produksi pupuk agar bersertifikasi," kata Sugawa Korry di Denpasar, Minggu.
Sugawa Korry yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali itu mengatakan juga sudah membentuk tim untuk memberikan pendampingan.
Tim tersebut saat ini juga sedang melakukan kajian dan merumuskan terkait dengan pendampingan produksi pupuk organik kepada unit penerima Sipadu, di samping kajiannya nanti juga akan dibahas dalam webinar.
Simantri atau Sipadu merupakan salah satu program unggulan Pemprov Bali yang digagas oleh Made Mangku Pastika (Gubernur Bali periode 2008-2018) dan telah terbentuk sebanyak 752 unit di berbagai kabupaten/kota di Bali.
Tujuan pembentukan Simantri saat itu untuk menjadikan Bali sebagai Pulau Organik dan memberikan pendapatan tambahan bagi petani. Selain mendapatkan hasil dari anakan sapi, juga dari pengolahan kotoran dan urine sapi menjadi pupuk, biogas dan biourine.
"Produksi pupuk organik belum bisa maksimal terserap karena hasil produksi Simantri banyak yang belum tersertifikasi. Melalui APBD Bali, juga akan didorong anggaran untuk program subsidi pupuk sehingga bisa menyerap pupuk produksi Simantri," ucapnya.
Selain persoalan sertifikasi pupuk organik, penerima program Simantri pun membutuhkan pendampingan pembuatan pakan alternatif terutama pada musim kemarau dan masalah ketersediaan air di musim kemarau.
"Kita harus bersinergi untuk membangun sektor pertanian, jangan memandang warna, kelompok atau golongan. Komitmen membangun sektor pertanian di Bali sudah menjadi keharusan," ujarnya.
Menurut Sugawa Korry, dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, maka struktur ekonomi Bali harus bertransformasi menuju keseimbangan baru antara sektor primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan teknologi informasi.
Terlebih secara faktual, lanjut dia, sebanyak 34 persen tenaga kerja masih tergantung di sektor pertanian. Kepemilikan lahan yang rendah hanya bisa didorong melalui kemajuan teknologi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani. "Peran pemerintah sangat menentukan untuk mewujudkan komitmen tersebut," katanya.
Sementara itu salah satu pendiri dan pengurus Koperasi Mahesa Agro Wisata, Agus Maha Usadha mengatakan terkait dengan sertifikasi pupuk organik Simantri, nantinya juga bisa disinergikan dengan Koperasi Mahesa Agro Wisata yang telah dibentuknya bersama sejumlah tokoh-tokoh Bali itu.
"Dari hasil diskusi-diskusi yang kami lakukan melalui grup WA Kita Cinta Pertanian dengan berbagai tokoh pertanian di Tanah Air, maka untuk program-program peningkatan inovasi Simantri juga bisa diperluas dengan peternakan-peternakan baru," ucapnya.
Sedangkan terkait dengan tata niaganya haruslah dibarengi dengan komitmen dan regulasi untuk menjaga peternakan sapi Bali.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Setelah kami cek ke lapangan terhadap beberapa unit Sipadu atau yang sebelumnya dikenal dengan Simantri, mereka yang masih jalan itu membutuhkan pendampingan produksi pupuk agar bersertifikasi," kata Sugawa Korry di Denpasar, Minggu.
Sugawa Korry yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali itu mengatakan juga sudah membentuk tim untuk memberikan pendampingan.
Tim tersebut saat ini juga sedang melakukan kajian dan merumuskan terkait dengan pendampingan produksi pupuk organik kepada unit penerima Sipadu, di samping kajiannya nanti juga akan dibahas dalam webinar.
Simantri atau Sipadu merupakan salah satu program unggulan Pemprov Bali yang digagas oleh Made Mangku Pastika (Gubernur Bali periode 2008-2018) dan telah terbentuk sebanyak 752 unit di berbagai kabupaten/kota di Bali.
Tujuan pembentukan Simantri saat itu untuk menjadikan Bali sebagai Pulau Organik dan memberikan pendapatan tambahan bagi petani. Selain mendapatkan hasil dari anakan sapi, juga dari pengolahan kotoran dan urine sapi menjadi pupuk, biogas dan biourine.
"Produksi pupuk organik belum bisa maksimal terserap karena hasil produksi Simantri banyak yang belum tersertifikasi. Melalui APBD Bali, juga akan didorong anggaran untuk program subsidi pupuk sehingga bisa menyerap pupuk produksi Simantri," ucapnya.
Selain persoalan sertifikasi pupuk organik, penerima program Simantri pun membutuhkan pendampingan pembuatan pakan alternatif terutama pada musim kemarau dan masalah ketersediaan air di musim kemarau.
"Kita harus bersinergi untuk membangun sektor pertanian, jangan memandang warna, kelompok atau golongan. Komitmen membangun sektor pertanian di Bali sudah menjadi keharusan," ujarnya.
Menurut Sugawa Korry, dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, maka struktur ekonomi Bali harus bertransformasi menuju keseimbangan baru antara sektor primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan teknologi informasi.
Terlebih secara faktual, lanjut dia, sebanyak 34 persen tenaga kerja masih tergantung di sektor pertanian. Kepemilikan lahan yang rendah hanya bisa didorong melalui kemajuan teknologi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani. "Peran pemerintah sangat menentukan untuk mewujudkan komitmen tersebut," katanya.
Sementara itu salah satu pendiri dan pengurus Koperasi Mahesa Agro Wisata, Agus Maha Usadha mengatakan terkait dengan sertifikasi pupuk organik Simantri, nantinya juga bisa disinergikan dengan Koperasi Mahesa Agro Wisata yang telah dibentuknya bersama sejumlah tokoh-tokoh Bali itu.
"Dari hasil diskusi-diskusi yang kami lakukan melalui grup WA Kita Cinta Pertanian dengan berbagai tokoh pertanian di Tanah Air, maka untuk program-program peningkatan inovasi Simantri juga bisa diperluas dengan peternakan-peternakan baru," ucapnya.
Sedangkan terkait dengan tata niaganya haruslah dibarengi dengan komitmen dan regulasi untuk menjaga peternakan sapi Bali.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021