Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali meminta mobilitas warga di Jawa Timur dan Bali diperketat menyusul masih banyak wilayah yang penurunan mobilitasnya belum signifikan atau masih rendah.
"Sampai tanggal 6 Juli, kita lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum signifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan," kata Luhut dalam rapat koordinasi implementasi PPKM darurat di Jatim dan Bali secara virtual, Rabu (7/7), seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Menko Luhut dalam paparannya menjelaskan dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus, meskipun angka idealnya minimal 50 persen.
Baca juga: Luhut perjelas aturan kerja di kantor pada sektor esensial dan kritikal
"Ini berkali-kali saya katakan, 30 persen itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30-50 persen, ya paling tidak 40 persen. Baru itu akan menjadi membaik," katanya.
Menko Luhut menjelaskan ada 10 kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas terendah berada di Bali dan Jawa Timur, yaitu Karangasem Bali dengan penurunan mobilitas 4,72 persen, Tabanan Bali 7,00 persen, Jembrana Bali 7,11 persen, Buleleng Bali 8,42 persen, Bangli Bali 9,53 persen, Klungkung Bali 9,83 persen, Denpasar Bali 10,12 persen dan Badung Bali 10,75 persen.
Di Jawa Timur, penurunan mobilitas paling rendah terjadi di Mojokerto, Jember, Banyuwangi, Nganjuk, dan Kota Pasuruan. Di sisi lain, peningkatan penurunan mobilitas di Jawa Timur terjadi di semua kabupaten/kota kecuali Sampang, Pamekasan, dan Kota Batu.
Berdasarkan hal tersebut, maka belum ada kabupaten kota di Jawa Timur maupun Bali yang mengalami penurunan mobilitas lebih dari 30 persen.
“Jatim dan Bali ini lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan mobilitas setidaknya lebih 30 persen," katanya
Baca juga: Pemerintah sudah hitung skenario terburuk kasus COVID-19
Ada pun upaya penurunan mobilitas menurut Menko Luhut, perlu difokuskan pada aktivitas masyarakat di malam hari. Indikator lampu di malam hari masih menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama di Bali.
Selain itu, juga perlu penertiban yang tegas dari aparat terkait disiplin penggunaan masker yang rendah dan aktivitas di malam hari di Bali yang dilakukan oleh wisatawan.
Oleh karena itu, Menko Luhut meminta kepada pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri untuk dapat menekan pergerakan masyarakat dan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan.
"Saya titip untuk lebih intens lagi, untuk mengajak masyarakat untuk patuh terhadap prokes ini, ini tidak bisa main-main lagi, karena kalau terus kaya gini kita akan evaluasi dan saya akan usul ke Presiden agar kita lakukan lebih ketat," tegas Menko Luhut.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Sampai tanggal 6 Juli, kita lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum signifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan," kata Luhut dalam rapat koordinasi implementasi PPKM darurat di Jatim dan Bali secara virtual, Rabu (7/7), seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Menko Luhut dalam paparannya menjelaskan dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus, meskipun angka idealnya minimal 50 persen.
Baca juga: Luhut perjelas aturan kerja di kantor pada sektor esensial dan kritikal
"Ini berkali-kali saya katakan, 30 persen itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30-50 persen, ya paling tidak 40 persen. Baru itu akan menjadi membaik," katanya.
Menko Luhut menjelaskan ada 10 kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas terendah berada di Bali dan Jawa Timur, yaitu Karangasem Bali dengan penurunan mobilitas 4,72 persen, Tabanan Bali 7,00 persen, Jembrana Bali 7,11 persen, Buleleng Bali 8,42 persen, Bangli Bali 9,53 persen, Klungkung Bali 9,83 persen, Denpasar Bali 10,12 persen dan Badung Bali 10,75 persen.
Di Jawa Timur, penurunan mobilitas paling rendah terjadi di Mojokerto, Jember, Banyuwangi, Nganjuk, dan Kota Pasuruan. Di sisi lain, peningkatan penurunan mobilitas di Jawa Timur terjadi di semua kabupaten/kota kecuali Sampang, Pamekasan, dan Kota Batu.
Berdasarkan hal tersebut, maka belum ada kabupaten kota di Jawa Timur maupun Bali yang mengalami penurunan mobilitas lebih dari 30 persen.
“Jatim dan Bali ini lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan mobilitas setidaknya lebih 30 persen," katanya
Baca juga: Pemerintah sudah hitung skenario terburuk kasus COVID-19
Ada pun upaya penurunan mobilitas menurut Menko Luhut, perlu difokuskan pada aktivitas masyarakat di malam hari. Indikator lampu di malam hari masih menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama di Bali.
Selain itu, juga perlu penertiban yang tegas dari aparat terkait disiplin penggunaan masker yang rendah dan aktivitas di malam hari di Bali yang dilakukan oleh wisatawan.
Oleh karena itu, Menko Luhut meminta kepada pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri untuk dapat menekan pergerakan masyarakat dan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan.
"Saya titip untuk lebih intens lagi, untuk mengajak masyarakat untuk patuh terhadap prokes ini, ini tidak bisa main-main lagi, karena kalau terus kaya gini kita akan evaluasi dan saya akan usul ke Presiden agar kita lakukan lebih ketat," tegas Menko Luhut.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021