Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu, dalam ungghan akun pribadi di Twitter @msaid_didu, menyebut Indonesia tidak bersikap atas penyerangan Israel terhadap warga Palestina di Lingkungan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, pada awal Mei 2021.
Berikut unggahannya di Twitter:
Unggahan pada Rabu (12/5) itu telah mendapatkan 635 balasan dari penggguna lain Twitter, diunggah ulang oleh 76 pengguna lain, dan disukai lebih dari tiga ribu pengguna lain hingga pukul 12.30 WIB.
Namun, benarkah pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan sikap terkait penyerangan Israel atas warga Palestina itu?
Baca juga: Presiden: Indonesia kutuk pengusiran paksa rakyat Palestina
Berdasarkan penelusuran ANTARA, unggahan yang dibagikan M. Said Didu, lewat Twitter, memuat informasi yang tidak akurat.Unggahan pada Rabu (12/5) itu telah mendapatkan 635 balasan dari penggguna lain Twitter, diunggah ulang oleh 76 pengguna lain, dan disukai lebih dari tiga ribu pengguna lain hingga pukul 12.30 WIB.
Namun, benarkah pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan sikap terkait penyerangan Israel atas warga Palestina itu?
Baca juga: Presiden: Indonesia kutuk pengusiran paksa rakyat Palestina
Faktanya, Presiden Joko Widodo telah menyatakan sikap Indonesia terkait serangan Israel pada Senin (10/5). Presiden Indonesia mengutuk aksi pengusiran paksa yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah, sebagaimana terdapat dalam berita ANTARA.
"Pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa tidak boleh diabaikan. Indonesia mengutuk tindakan tersebut," ujar Presiden Jokowi.
Presiden mengatakan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel. Kepala Negara menegaskan Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina.
Sebelumnya pada Minggu (9/5), Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengeluarkan keterangan pers terkait serangan Israel terhadap warga Palestina saat beribadah di Masjid Al Aqsa.
“Pengusiran paksa dan tindakan kekerasan tersebut bertentangan dengan berbagai resolusi DK PBB, hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV tahun 1949, dan berpotensi menyebabkan ketegangan dan instabilitas di kawasan,” demikian keterangan Kemlu, sebagaimana terdapat dalam berita ANTARA.
Jokowi Mudik?
Sebuah unggahan di media sosial mempertanyakan Presiden Joko Widodo pulang kampung saat pelaksanaan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19.
Unggahan di Twitter pada Sabtu (8/5) itu menyertakan rekaman video berdurasi 41 detik yang menampilkan rombongan pengamanan khusus di jalan raya.
Perekam video yang tampak berada di belakang kemudi sebuah kendaraan, dalam unggahan itu, menyebut, "Ini letter B. Ini pulang apa mudik nih kaya begini? Itu letter B semua tuh.. Udah buka wilayah pulang kampung.. RI 1 pulang kampung tuh.. RI 1 pulang kampung.."
Sementara, pemilik akun pengunggah video itu menambahkan narasi, "Apa iya Jokowi pulang kampung??? Berarti... Yg mudik... (mau bilang serbu, ngga berani)"
Unggahan itu telah mendapatkan balasan dari 329 pengguna lain, diunggah ulang oleh 52 pengguna lain, dan disukai 643 akun lainnya.
Namun, benarkah Presiden Jokowi pulang kampung saat pelaksaan larangan mudik?
Baca juga: Elegi dua kali Ramadhan dan Idul Fitri di Bali
Video itu menampilkan perjalanan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Jawa Timur pada Kamis (6/5).
Sebagaimana disebut dalam pemberitaan ANTARA, rombongan Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur yang berlangsung selama satu hari.
Kepala Negara tiba di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, dan menuju Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) Brondong di Lamongan.
Selain di Lamongan, rombongan Presiden Jokowi juga mengunjungi fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di TPA Benowo, Surabaya.
Setelah melakukan kunjungan kerja itu, rombongan Presiden langsung bertolak ke Jakarta pada sore harinya.
Mereka yang ikut dalam rombongan Presiden Jokowi antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Pewarta: Tim JACX
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021