Indonesia kembali menyerukan pentingnya solidaritas global untuk memastikan akses vaksin COVID-19 yang berkeadilan dan merata, dalam Pertemuan Khusus para Menteri Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) Perserikatan Bangsa-Bangsa bertema “Vaccine for All” yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat (16/4) malam.
Mewakili Indonesia dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa solidaritas global harus diperkuat untuk mendukung kesetaraan akses terhadap vaksin melalui peningkatan produksi, intensifikasi kerja sama transfer teknologi termasuk melalui perjanjian lisensi yang terbuka dan transparan, penghapusan restriksi ekspor, serta mengakhiri segala bentuk politisasi vaksin.
“Virus ini adalah ujian bagi solidaritas kita. Banyak resolusi dan deklarasi telah dikeluarkan. Inilah saatnya bagi kita untuk mewujudkan kata-kata kita ke dalam aksi nyata,” kata Menlu Retno, seperti disampaikan melalui keterangan tertulisnya, Sabtu.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB kecam kekerasan di Myanmar
Dalam pertemuan yang dipimpin Presiden ECOSOC dan dihadiri 48 negara yang mendukung akses vaksin berkeadilan dan merata, Retno menyampaikan bahwa Fasilitas COVAX yang diinisiasi Aliansi Vaksin GAVI dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menjangkau pasokan vaksin bagi lebih dari 100 negara di enam benua di dunia.
Namun, skema berbagi vaksin global itu masih menghadapi tantangan akses dan distribusi, di mana hanya 0,2 persen dari vaksin tersebut yang didistribusikan ke negara-negara berpenghasilan rendah.
“Kita tidak bisa membiarkan kesenjangan global ini menggagalkan perjuangan kita melawan pandemi, terutama di tengah ancaman gelombang ketiga COVID,” kata Menlu RI.
Pertemuan ECOSOC menggarisbawahi bahaya ketimpangan distribusi vaksin yang akan berdampak epidemiologis dan ekonomi yang sangat merugikan semua negara---di tengah kasus COVID-19 yang meningkat dua kali lipat dalam dua bulan terakhir, dengan tingkat infeksi tertinggi yang pernah terjadi selama pandemi.
Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah komitmen untuk mendukung kerangka vaksin multilateral yang diusung Fasilitas COVAX, dan seruan kepada semua pihak untuk membantu meningkatkan kapasitas COVAX, terutama dari sisi pendanaan, dan kepada negara yang memiliki ekses suplai vaksin untuk dapat mendonasikannya kepada negara yang membutuhkan.
Baca juga: PBB kecam kudeta militer di Myanmar
Badan Ekonomi dan Sosial PBB (Economic and Social Council/ECOSOC) adalah salah satu dari enam badan utama PBB yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan isu ekonomi dan sosial dalam PBB. ECOSOC membawahi 15 badan subsider PBB, delapan komisi fungsional, dan lima komisi regional dalam bidang ekonomi dan sosial.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021