Pemerintah Kota Surabaya memastikan informasi rekrutmen pekerja khusus bagi warga yang ber-KTP Surabaya dan daftarnya melalui RT yang kini banyak beredar di media sosial khususnya Whatsapp adalah hoaks.
"Jadi, kami pastikan informasi itu tidak benar (hoaks), itu bukan informasi dari Pemkot Surabaya," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Febriadhitya Prajatara di Surabaya, Jumat.
Febri menjelaskan bahwa saat ini Pemkot Surabaya tengah melakukan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pendataan MBR plus kali ini lebih rinci dibandingkan data yang lama.
Baca juga: Hoaks! Surat BKN tentang pengangkatan CPNS
Sebab, lanjut dia, petugas tidak hanya melihat kondisi rumah warga, namun lebih detail dengan melihat dalam satu kepala keluarga (KK) berapa yang bekerja dan bekerja dimana saja serta berapa pendapatan atau penghasilannya dalam satu bulan.
"Data MBR ini diverifikasi oleh RT, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan nantinya disurvei oleh Dinas Sosial. Makanya dalam beberapa pertemuan Pak Wali Kota ke kecamatan-kecamatan, beliau meminta para lurah dan camat untuk merampungkan pendataan ini," kata dia.
Menurut dia, data MBR plus itu nantinya akan menjadi dasar dan landasan Pemkot Surabaya untuk memberikan intervensi.
Baca juga: Hoaks, waspadai tautan googleform palsu untuk pendaftaran sentra vaksinasi BUMN
Bentuk intervensi yang akan dilakukan pemkot bermacam-macam, bisa melalui pelatihan dan pemberdayaan wirausaha, bisa melalui pengelolaan aset, bisa dipekerjakan di perusahaan swasta yang ada di Surabaya dan bisa pula jadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya.
"Bentuk intervensinya bermacam-macam dan kita bersinergi dengan semua pihak," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo juga memastikan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan MBR dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut diimput dalam aplikasi epemutakhirandata.surabaya.go.id yang dibuat oleh Diskominfo Surabaya.
"Pendataan kali ini lebih detail dan ditambah item pekerjaan, penghasilan dan pendidikan, sehingga dalam MBR Plus kali ini datanya lebih detail," kata Anang-sapaan Suharto Wardoyo.
Baca juga: Direktur: Hoaks, karyawan Freeport tolak vaksinasi COVID-19
Ia juga memastikan sumber data MBR itu tetap dari Dinas Sosial yang kemudian disebarkan ke kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat RT. Selanjutnya, ketua RT melakukan verifikasi data tersebut, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan selanjutnya disurvei oleh Dinsos.
"Dalam pendataan kali ini, RT juga bisa memasukkan data baru yang mungkin masuk ke dalam MBR, lalu data tersebut divalidasi di kelurahan dan disurvei oleh Dinsos," ujarnya.
Anang juga menambahkan data MBR yang sudah "clear" itulah yang akan dijadikan acuan atau dasar Pemkot Surabaya dalam memberikan intervensi. Harapannya, setelah diintervensi oleh pemkot, warga atau keluarga itu bisa segera keluar dari MBR, sehingga kemiskinan di Surabaya semakin rendah.
"Hingga saat ini, kami terus merampungkan data MBR plus itu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Jadi, kami pastikan informasi itu tidak benar (hoaks), itu bukan informasi dari Pemkot Surabaya," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Febriadhitya Prajatara di Surabaya, Jumat.
Febri menjelaskan bahwa saat ini Pemkot Surabaya tengah melakukan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pendataan MBR plus kali ini lebih rinci dibandingkan data yang lama.
Baca juga: Hoaks! Surat BKN tentang pengangkatan CPNS
Sebab, lanjut dia, petugas tidak hanya melihat kondisi rumah warga, namun lebih detail dengan melihat dalam satu kepala keluarga (KK) berapa yang bekerja dan bekerja dimana saja serta berapa pendapatan atau penghasilannya dalam satu bulan.
"Data MBR ini diverifikasi oleh RT, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan nantinya disurvei oleh Dinas Sosial. Makanya dalam beberapa pertemuan Pak Wali Kota ke kecamatan-kecamatan, beliau meminta para lurah dan camat untuk merampungkan pendataan ini," kata dia.
Menurut dia, data MBR plus itu nantinya akan menjadi dasar dan landasan Pemkot Surabaya untuk memberikan intervensi.
Baca juga: Hoaks, waspadai tautan googleform palsu untuk pendaftaran sentra vaksinasi BUMN
Bentuk intervensi yang akan dilakukan pemkot bermacam-macam, bisa melalui pelatihan dan pemberdayaan wirausaha, bisa melalui pengelolaan aset, bisa dipekerjakan di perusahaan swasta yang ada di Surabaya dan bisa pula jadi tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya.
"Bentuk intervensinya bermacam-macam dan kita bersinergi dengan semua pihak," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Suharto Wardoyo juga memastikan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan MBR dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut diimput dalam aplikasi epemutakhirandata.surabaya.go.id yang dibuat oleh Diskominfo Surabaya.
"Pendataan kali ini lebih detail dan ditambah item pekerjaan, penghasilan dan pendidikan, sehingga dalam MBR Plus kali ini datanya lebih detail," kata Anang-sapaan Suharto Wardoyo.
Baca juga: Direktur: Hoaks, karyawan Freeport tolak vaksinasi COVID-19
Ia juga memastikan sumber data MBR itu tetap dari Dinas Sosial yang kemudian disebarkan ke kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat RT. Selanjutnya, ketua RT melakukan verifikasi data tersebut, kemudian divalidasi oleh kelurahan dan selanjutnya disurvei oleh Dinsos.
"Dalam pendataan kali ini, RT juga bisa memasukkan data baru yang mungkin masuk ke dalam MBR, lalu data tersebut divalidasi di kelurahan dan disurvei oleh Dinsos," ujarnya.
Anang juga menambahkan data MBR yang sudah "clear" itulah yang akan dijadikan acuan atau dasar Pemkot Surabaya dalam memberikan intervensi. Harapannya, setelah diintervensi oleh pemkot, warga atau keluarga itu bisa segera keluar dari MBR, sehingga kemiskinan di Surabaya semakin rendah.
"Hingga saat ini, kami terus merampungkan data MBR plus itu," katanya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021