Komisi VII DPR RI mendukung pengalihan pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina (Persero) pada 9 Agustus 2021.
“Apa yang sudah kita miliki sekarang ini tidak boleh lepas atau tidak boleh kemudian menciut produksinya. Komisi VII menyampaikan dukungan agar Pertamina bisa mendapatkan proses peralihan itu secara lancar dan mulus tanpa ada hambatan," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dalam beberapa masa sidang sebelumnya, Komisi VII DPR sudah membahas dan melakukan pendalaman yang seksama terhadap proses pengalihan Blok Rokan.
“Ini adalah waktu yang monumental karena keberadaan Blok Rokan sangat penting bagi produksi migas kita," kata Eddy.
Baca juga: Pertamina catat transaksi digital di Bali naik 208 persen
Politisi fraksi PAN ini berharap Blok Rokan bisa memberikan produksi maksimal dan prima, sehingga mampu memberikan manfaat besar kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi warga di Riau.
Kontrak bagi hasil Blok Rokan ditandatangani antara SKK Migas dengan anak usaha Pertamina, yakni PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan disetujui oleh Menteri ESDM pada 9 Mei 2019. Jangka waktu kontrak bagi hasil menggunakan skema gross split ini berlangsung selama 20 tahun terhitung sejak 2021 hingga 2041.
PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Pertamina Hulu Rokan (PHR), dan SKK Migas telah berkoordinasi untuk pengambil alih-kelola Blok Rokan pada 9 Agustus 2021.
Baca juga: Pertamina akan konversi kilang minyak dukung pengembangan kendaraan listrik
Program PHR berupa transisi sembilan bidang utama untuk tujuan menjamin keberlangsungan seluruh kegiatan operasi dan kegiatan rutin Blok Rokan.
Selain itu pada masa transisi Blok Rokan, telah direncanakan dan disusun program pemboran sumur dalam pada 2021, baik oleh CPI maupun PHR. Ini sebagai salah satu upaya menahan turunnya produksi minyak Blok Rokan.
Blok Rokan memiliki peran strategis dalam industri minyak dan gas dalam negeri dengan menyumbangkan produksi 24 persen terhadap produksi nasional. Potensi cadangan minyak di wilayah kerja Blok Rokan diperkirakan ada sekitar 2 miliar barel yang menjadi andalan pemerintah untuk mendukung target produksi 1 juta barel pada tahun 2030.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
“Apa yang sudah kita miliki sekarang ini tidak boleh lepas atau tidak boleh kemudian menciut produksinya. Komisi VII menyampaikan dukungan agar Pertamina bisa mendapatkan proses peralihan itu secara lancar dan mulus tanpa ada hambatan," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dalam beberapa masa sidang sebelumnya, Komisi VII DPR sudah membahas dan melakukan pendalaman yang seksama terhadap proses pengalihan Blok Rokan.
“Ini adalah waktu yang monumental karena keberadaan Blok Rokan sangat penting bagi produksi migas kita," kata Eddy.
Baca juga: Pertamina catat transaksi digital di Bali naik 208 persen
Politisi fraksi PAN ini berharap Blok Rokan bisa memberikan produksi maksimal dan prima, sehingga mampu memberikan manfaat besar kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi warga di Riau.
Kontrak bagi hasil Blok Rokan ditandatangani antara SKK Migas dengan anak usaha Pertamina, yakni PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan disetujui oleh Menteri ESDM pada 9 Mei 2019. Jangka waktu kontrak bagi hasil menggunakan skema gross split ini berlangsung selama 20 tahun terhitung sejak 2021 hingga 2041.
PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), Pertamina Hulu Rokan (PHR), dan SKK Migas telah berkoordinasi untuk pengambil alih-kelola Blok Rokan pada 9 Agustus 2021.
Baca juga: Pertamina akan konversi kilang minyak dukung pengembangan kendaraan listrik
Program PHR berupa transisi sembilan bidang utama untuk tujuan menjamin keberlangsungan seluruh kegiatan operasi dan kegiatan rutin Blok Rokan.
Selain itu pada masa transisi Blok Rokan, telah direncanakan dan disusun program pemboran sumur dalam pada 2021, baik oleh CPI maupun PHR. Ini sebagai salah satu upaya menahan turunnya produksi minyak Blok Rokan.
Blok Rokan memiliki peran strategis dalam industri minyak dan gas dalam negeri dengan menyumbangkan produksi 24 persen terhadap produksi nasional. Potensi cadangan minyak di wilayah kerja Blok Rokan diperkirakan ada sekitar 2 miliar barel yang menjadi andalan pemerintah untuk mendukung target produksi 1 juta barel pada tahun 2030.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021