Jakarta (Antara Bali) - Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar mengingatkan pemerintah agar peringatan hari kebangkitan nasional dijadikan momentum untuk membuat akselerasi kebijakan bidang pendidikan demi mewujudkan Indonesia yang maju dan beradab.
"Momentum hari Kebangkitan Nasional tahun ini harus dijadikan inspirasi bagi pemerintah untuk memajukan bangsa Indonesia. Pemerintah perlu membuat akselerasi kebijakan dalam bidang pendidikan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan beradab," ujarnya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, akselerasi kebijakan di bidang pendidikan itu misalnya keberanian pemerintah melakukan investasi yang optimal dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi setiap warga negara menikmati pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai bangku perguruan tinggi.
Ini berarti pemerintah harus membiayai penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah tak hanya berhenti melaksanakan program wajib belajar 12 tahun yang rencananya dimulai tahun 2013 nanti, akan tetapi juga harus membiayai kuliah di perguruan tinggi secara optimal agar bisa terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Dari segi peraturan, ia menambahkan, pemerintah harus mengevaluasi semua peraturan yang tidak memiliki implikasi positif terhadap kemajuan pendidikan di tanah air.
"Melalui kebijakan pendidikan yang akseleratif itulah, bangsa Indonesia dapat menyejajarkan posisinya di deretan negara-negara maju," ujarnya(*/DWA/IGT/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Momentum hari Kebangkitan Nasional tahun ini harus dijadikan inspirasi bagi pemerintah untuk memajukan bangsa Indonesia. Pemerintah perlu membuat akselerasi kebijakan dalam bidang pendidikan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan beradab," ujarnya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, akselerasi kebijakan di bidang pendidikan itu misalnya keberanian pemerintah melakukan investasi yang optimal dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi setiap warga negara menikmati pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai bangku perguruan tinggi.
Ini berarti pemerintah harus membiayai penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah tak hanya berhenti melaksanakan program wajib belajar 12 tahun yang rencananya dimulai tahun 2013 nanti, akan tetapi juga harus membiayai kuliah di perguruan tinggi secara optimal agar bisa terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Dari segi peraturan, ia menambahkan, pemerintah harus mengevaluasi semua peraturan yang tidak memiliki implikasi positif terhadap kemajuan pendidikan di tanah air.
"Melalui kebijakan pendidikan yang akseleratif itulah, bangsa Indonesia dapat menyejajarkan posisinya di deretan negara-negara maju," ujarnya(*/DWA/IGT/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012