Pemerintah Inggris secara diam-diam memperpanjang pemberlakuan undang-undang penguncian COVID-19 yang memberi dewan daerah di Inggris kewenangan untuk menutup pub, restoran, pertokoan dan ruang publik hingga 17 Juli, demikian dilansir Telegraph, Sabtu (23/1).
Perdana Menteri Boris Johnson pada Jumat (22/1) mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat mempertimbangkan pelonggaran pembatasan COVID-19 dengan tingkat infeksi level tinggi saat ini, dan sampai program vaksinasi benar-benar efektif.
Perubahan pada UU, yang mengatur pembatasan COVID-19, ditetapkan sebagai bagian dari tinjauan penguncian lanjutan awal Januari ini oleh Menteri Kesehatan Matt Hancock, Telegraph memberitakan.
Aturan tersebut, yang hanya berlaku untuk Inggris, dijadwalkan berakhir pekan lalu, tetapi kini diperpanjang hingga 17 Juli, sekitar musim liburan sekolah dimulai, lapor surat kabar itu.
Inggris mencatat lebih dari 3,5 juta infeksi COVID-19, tertinggi kelima di dunia, dan hampir 96.000 korban meninggal.
Sumber: Reuters
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
Perdana Menteri Boris Johnson pada Jumat (22/1) mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat mempertimbangkan pelonggaran pembatasan COVID-19 dengan tingkat infeksi level tinggi saat ini, dan sampai program vaksinasi benar-benar efektif.
Perubahan pada UU, yang mengatur pembatasan COVID-19, ditetapkan sebagai bagian dari tinjauan penguncian lanjutan awal Januari ini oleh Menteri Kesehatan Matt Hancock, Telegraph memberitakan.
Aturan tersebut, yang hanya berlaku untuk Inggris, dijadwalkan berakhir pekan lalu, tetapi kini diperpanjang hingga 17 Juli, sekitar musim liburan sekolah dimulai, lapor surat kabar itu.
Inggris mencatat lebih dari 3,5 juta infeksi COVID-19, tertinggi kelima di dunia, dan hampir 96.000 korban meninggal.
Sumber: Reuters
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021